Pantau - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik soal pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan. Kritik itu pun dijawab oleh Juru bicara (jubir) Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil memandang pernyataan Hasto politis seolah ingin menyerang Prabowo Subianto. Padahal, kata dia, hal tersebut semestinya tak dikaitkan dengan politik.
"Pertama begini, ketika ini disampaikan seorang teknorat itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian disampaikan dengan bahasa politis, ini menjadi masalah karena seolah olah ditarik seperti kemarin pernyataan mas Hasto. Ini pak Prabowo nambah utang Kementerian Pertahanan, jadi seolah-olah yang berutang Pak Prabowo. Dan itu yang menurut saya cenderung menghina nalar publik," kata Dahnil dalam acara bedah buku Politik Pertahanan di kafe kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (5/1/2024).
"Jadi karena statement ini politis kemudian diarahkan seolah apa. Jadi saya mau menjelaskan begini dan saya yakin mas Hasto seharusnya paham karena ini statement politis yang tendensius ingin menyerang Pak Prabowo sehingga seolah-olah menghina nalar publik," sambungnya.
Dahnil kemudian menjelaskan setiap pembahasan APBN pasti berbasis kinerja serta program yang diajukan masing-masing instansi maupun lembaga. Semua rangkaiannya pun dibahas bersama Kementerian Keuangan berdama Bappenas.
"Tidak ada itu yang namanya utang Kementerian Pertahanan. Tidak ada itu yang namanya apalagi utang Prabowo Subianto. Itu lebih nggak ada lagi. Maksud saya gini, yang harus dipahami oleh publik adalah ini APBN, APBN itu ada sisi pendapatan, ada sisi belanja, ada sisi pembiayaan, yang namanya kementerian dan lembaga karena itu basis APBN kita itu kan basis kinerja. Semuanya mengajukan program, semuanya mengajukan rencana mereka, mau buat apa, tentunya nanti rujukannya RPJM, RPJMP dan seterusnya. Semuanya mengajukan setiap tahun dan itu dibahas bersama Bappenas dan Kemenkeu. Nanti kemudian dirumuskan keluarlah nanti di sisi belanja," terangnya.
Dahnil kemudian berbicara mengenai kondisi defisit APBN. Menurutnya, kondisi itu muncul karena RI membayar hutang negara. Dia kemudian menyinggung soal penjualan saham Indosat di era Presiden Megawati.
"Anggaran kita, APBN kita itu kan pakai rezim defisit. Artinya kalau kita tidak membayar bunga utang maka sebenarnya APBN kita itu surplus. Misalnya 2023, kalau kita nggak bayar bunga utang maka APBN kita itu surplus kurang lebih Rp 94 triliun. Tapi karena kita bayar bunga utang APBN kita defisit Rp 300-an triliun. Nah itu namanya keseimbangan primer. Karena membayar utang akhirnya kita defisit," ujarnya
"Karena defisit itu nah membiayai program ini dari mana, ahirnya Kemenkeu itu mencari sumber pembiayaan baik itu pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri. Yang salah satunya dari utang. Ini kan kalau dijelaskan kepada masyarakat logikanya sederhana, kalau di rumah kita kebutuhannya A B C D kemudian gaji dan pendapatan kita tidak cukup. Apa yang bisa dilakukan orang rumah? Pertama biasanya kita jual aset. Itu pernah dilakukan negara dulu. Ketika Mas Hasto sedang berkuasa itu dilakukan (aset dijual), Indosat dijual. Itu kan negara melakukan itu. Kapal tanker dijual ketika Mas Hasto berkuasa dulu," sambungnya.
Dahnil juga menekankan hutang bukan hanya terdapat di Kementerian Pertahanan semata. Dia menganggap pernyataan Sekjen PDIP itu tendensius.
"Nah dari utang itulah untuk menutupi defisit ini. Pembiayaan itu. Nah utang ini bukan hanya digunakan Kementerian Pertahanan, tapi juga digunakan Kemensos, juga digunakan kementerian kementerian yang lain. Termasuk Kementan yang disebut dari PLN untuk pembiayaan luar negeri," tegasnya.
"Bedanya di Kementerian Pertahanan akan digunakan untuk alutsista dan transparan dan akuntabel. Kalau di Kemensos kan pernah dikorupsi, pernah ditangkap. Jadi tendensius ketika kita bicara utang, seolah-olah ingin membodohi publik bahwa ini Prabowo menambah utang. Padahal perspektifnya keliru ketika kita bicara pertahanan," imbuhnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
