Pantau-Pemerintah diharapkan dapat berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan umum yang aman serta jujur dan adil (jurdil). Hal itu dapat dikuatkan dengan mengandalkan netralitas aparat TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), hingga kejaksaan.
"Kami memang berharap ada komitmen dari pemerintah dan aparat untuk betul-betul menjalankan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan pemilu yang aman dan jurdil," ujar Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Andi Widjajanto, seperti dilansir Antara, Jumat (5/1/2024).
Lalu, kematangan dari demokrasi itu dilakukan dengan penegakan hukum sesuai dengan koridornya. Peristiwa yang menimpa relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, menunjukkan bagaimana emosi masih bisa terpantik di tangan aparat.
Adapun ihwal yang seharusnya dapat dilakukan dalam koridor hukum malah berbuntut penganiayaan dan eksekusi yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, Andi mengingatkan aparat sebagai pengayom masyarakat dapat menjaga netralitas menjelang Pilpres 2024. "Tidak boleh melakukan politik praktis, selalu andalkan koridor hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah," tegasnya.
- Penulis :
- Wira Kusuma
