Pantau - Debat kelima Pilpres 2024 yang digelar Minggu (4/2/2024) akan menyinggung isu kesejahteraan sosial. Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono membeberkan sejumlah target yang hendak diraih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam isu kesejahteraan sosial.
Dia memaparkan, Prabowo-Gibran memasang target pengentasan angka kemiskinan, peghapusan kemiskinan absolut, hingga keberpihakan terhadap petani dan nelayan desa menjadi prioritas.
"Prabowo Gibran menjadikan pengentasan kemiskinan adalah perhatian utama. Targetnya, dalam dua tahun pertama kita akan menghapuskan kemiskinan ekstrim jadi 0%, dan juga menekan angka kemiskinan menjadi dibawah 5% dalam waktu lima tahun pemerintahan. Saat ini masih di angka 9,36%," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).
Dia menuturkan, Prabowo-Gibran punya komitmen meneruskan sederet program kesejahteraan sosial yang sudah berjalan baik di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dalam visi misi kami, ada prioritas utama terkait hal ini. Yaitu melanjutkan dan menyempurnakan kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha. Program seperti KIS, KIS Lansia, KIP, Kartu Sembako, Prakerja, Mekar dan PKH akan kita lanjutkan. Dari perkembangan terbaru, Kartu Tani akan kita hapuskan dan diganti dengan yang lebih efektif untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani," paparnya.
Budisatrio menambahkan, salah satu masalah terbesar saat ini yaitu memastikan distribusi yang tepat waktu dan tepat sasaran.
"Keluhan yang sering kita temui di lapangan adalah tidak tepat sasaran. Ini harus kita sempurnakan. Perlu perbaikan dan update yang terus menerus terhadap data penerima, tentunya sesuai perundangan yang ada. Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Tak boleh ada korupsi pada hak rakyat kecil seperti ini," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini menyebut, kolaborasi dan sinergi antarprogram kesejahteraan sosial menjadi strategi yang bakal dijalankan Prabowo-Gibran.
"Dibutuhkan penguatan sinergi, bahkan integrasi, antara program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga, pemda, dan dunia usaha. Ini bisa kita lakukan dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT). Kita juga akan mendorong pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sesuai dengan amanah UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," jelas Budisatrio.
Ke depan, lanjut Budisatrio, Prbaowo-Gibran juga akan mendorong kemandirian masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang berlanjut.
"Dalam solusi jangka panjang kita akan dorong kemandirian lewat pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Namun Ini juga terkait ketepatan waktu atau timing pemberian bantuan sosial. Saat kritis seperti Pandemi Covid, atau seperti El Nino tahun lalu yang menyebabkan gagal panen, rakyat wajib dibantu, bantuan disalurkan sesegera mungkin agar masyarakat tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan," pungkasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
