Pantau - Program kerja gagasan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diketahui mulai dibahas dalam sidang kabinet paripurna ditengah proses Pilpres 2024. Anies Baswedan soroti sikap pemerintah.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memuji sikap pemerintah yang terbuka dengan program kerja presiden mendatang. Namun, Anies menilai sikap pemerintah tersebut menjadi persoalan etika lantaran Pemilu belum usai.
"Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini. Jadi sikap terbuka itu baik, itu yang dibutukan justru dalam demokrasi begitu, yang repot kita pernah mengalami, mau sudah terpilih menjadi gubernur kemudian gubernur yang sedang bertugas tidak memberikan ruang, wah repot itu, tapi keterbukaan persoalannya kapan mulai terbuka? Sesudah penyelenggara pemilu menyatakan secara resmi sebagai pemenang nah itu baru dimulai, dan sengketa juga pemilu sudah selesai," kata Anies, Jumat (1/3/2024).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menepis adanya pembicaraan program makan siang gratis di sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024). Jokowi menegaskan hanya mengarahkan program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam anggaran 2025.
"Nggak ada. Hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2028).
Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah presiden selanjutnya dalam mengurus anggaran yang diajukan ke DPR.
"Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna," ujarnya.
Diketahui, sai sidang kabinet, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku adanya pembahasan mengenai program makan siang gratis. Akan tetapi, pembahasan tidak dibicarakan secara rinci.
"Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lalu, dia mengatakan, pendanaan program ini harus dihitung dengan benar agar dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut karena nominal yang akan dikeluarkan cukup besar.
"Itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta (orang) yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," sambungnya.
- Penulis :
- Fithrotul Uyun
