Pantau - PKS mendukung rekomendasi KPK yang meminta pemerintah tidak menggelontorkan bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan agar pertarungan di Pilkada dapat berlangsung secara adil.
Ia menambahkan, masyarakat diharapkan dapat memilih calon pemimpin tanpa mempertimbangkan bansos yang diberikan.
"Ya itu harus fair. Karenanya saya setuju dengan KPK. KPK kan bilang menyikapi terkait dengan banyaknya gelontoran yang katanya bansos menjelang pemilu dan menghadirkan berbagai kontroversi itu," ujar Hidayat, dikutip Minggu (30/6/2024).
"KPK menyampaikan agar nanti waktu jelang pilkada tidak ada lagi gelontoran bansos. Supaya sekali lagi fair play," sambungnya.
Menurut Hidayat, masyarakat di Jakarta mungkin lebih kritis dalam memilih pemimpin dan tidak mudah dipengaruhi melalui pemberian bansos. Namun, situasi berbeda sangat mungkin terjadi di daerah lain.
"Sekalipun Jakarta memang warganya insya Allah lebih terdidik, lebih kritis, dan secara ekonomi juga lebih baik daripada tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan yang akan berpikir tentang bansos juga mengikuti arahan KPK," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap pemerintah daerah tidak menggelontorkan Bansos menjelang Pilkada serentak 2024.
Harapan ini disampaikan Alex dalam acara Peluncuran Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2024 yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir hingga sekretaris daerah.
"Saya sih berharap ada perda atau apapun yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada," kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2024).
"Coba upayakan bapak ibu sekalian, Pak Sekjen, Pak Inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum Pilkada," lanjutnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
