Pantau - Kementerian Agama (Kemenag) tengah merencanakan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi konflik menjelang Pilkada pada November 2024.
Langkah ini diambil berdasarkan pengalaman dari kontestasi politik sebelumnya, di mana potensi konflik dengan memanfaatkan sentimen agama masih menjadi ancaman serius.
"Kita telah memiliki instrumen penting pencegahan konflik, yaitu KMA No. 332 Tahun 2023. Semua aparatur Kemenag dari pusat hingga daerah harus menjalankannya," ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Adib menekankan, pemerintah telah memiliki sistem yang siap menangani sejumlah konflik yang terjadi di masyarakat.
Menurutnya, sistem tersebut akan berfungsi optimal jika didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mampu menjalankannya.
"Sebuah sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau aktor resolusi konflik itulah yang akan menjalankan sistem itu," jelasnya.
Untuk membangun harmoni di tengah masyarakat, Adib menambahkan, diperlukan sinergi yang kuat di internal Kemenag, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selain itu, diperlukan juga kerja sama lintas instansi guna menciptakan upaya pencegahan konflik yang efektif.
"Kita coba membangun kolaborasi dengan instansi-instansi terkait, seperti kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), hingga kejaksaan," tambahnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
