Pantau - Politisi PDIP, Masinton Pasaribu menyatakan, maraknya unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di berbagai daerah merupakan tanda dari adanya kekuasaan yang zalim.
Ia menilai, gelombang demonstrasi ini tidak terjadi secara alami, melainkan sebagai respons terhadap upaya kekuasaan yang dinilai menyimpangkan konstitusi dan perundang-undangan.
“Kali ini, kekuasaan yang zalim ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat dengan mengakali konstitusi dan perundang-undangan,” kata Masinton di kompleks Parlemen, Kamis (22/8/2024).
Masinton menekankan, masyarakat yang pro-demokrasi bergerak untuk menentang tindakan semena-mena dari kekuasaan yang diduga memanfaatkan konstitusi untuk kepentingannya sendiri.
Ia mengungkapkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 telah menuai banyak kritik, terutama karena dianggap menggunakan konstitusi untuk melayani kekuasaan.
Masinton mengklaim bahwa PDIP memahami keinginan rakyat yang ingin demokrasi tetap ditegakkan.
“Rakyat tidak ingin kekuasaan merusak konstitusi, merampas demokrasi, dan memaksakan kehendaknya atas nama konstitusi dan perundang-undangan yang diselewengkan,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
