Pantau-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya ketegasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani kasus-kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan Tito kepada awak media usai memberikan hak suaranya di TPS 001 Kompleks Perumahan Widya Candra III, Jakarta, Rabu (27/11/2024).
Menurut Tito, Bawaslu memiliki sejumlah mekanisme dalam memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar prinsip netralitas.
“Bawaslu dapat melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran. Jika terbukti, ASN tersebut dapat direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diberikan sanksi sesuai aturan,” ujar Tito, seperti dilansir Antara.
Baca juga: Puan Imbau Agar Masyarakat Laporkan ASN yang Tidak Netral dalam Pilkada
Opsi Penanganan ASN Tak Netral
Tito menjelaskan ada tiga langkah yang dapat diambil Bawaslu dalam menangani ASN yang tidak netral:
Investigasi dan Rekomendasi Sanksi
ASN yang terbukti tidak netral dapat dilaporkan ke PPK setempat untuk dikenakan tindakan sesuai hukum yang berlaku.
Mediasi dan Penerapan Sanksi Administratif
Selain memberikan rekomendasi, Bawaslu juga memiliki opsi melakukan mediasi terhadap ASN yang melanggar.
Penerusan Kasus ke Sentra Gakkumdu
Jika ditemukan unsur tindak pidana, Bawaslu dapat melanjutkan laporan tersebut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung.
“Jika proses hukum masuk ke ranah pidana dan Bawaslu bertindak tegas, ini akan memberikan efek jera yang signifikan,” tegas Tito.
Komitmen Kemendagri Mendukung Pilkada
Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kemendagri berperan aktif dalam mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024. Dukungan tersebut mencakup aspek keamanan, anggaran, serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
“Kami mendukung penuh, termasuk dari sisi anggaran dan fasilitas. Pemerintah juga telah memberikan daftar pemilih potensial kepada KPU,” tambah Tito.
Mendagri berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan damai. Selain itu, Tito menekankan pentingnya evaluasi bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR untuk memastikan penyelenggaraan pilkada yang lebih baik di masa mendatang.
- Penulis :
- Wira Kusuma
