Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti pentingnya digitalisasi dalam proses pemilu sebagai langkah untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan penghematan biaya. Fokus ini menjadi bagian utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (Renstra BSKDN) 2025-2029.
Arahan Presiden untuk Reformasi Pemilu
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan penuh terhadap perubahan sistem pemilu, khususnya untuk pilkada.
"Presiden sudah memberikan lampu hijau untuk mereformasi penyelenggaraan pilkada yang selama ini dinilai memakan biaya besar dan kurang efisien," ujar Yusharto di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Digitalisasi diharapkan mampu mengurangi beban logistik dan birokrasi, sehingga proses pemilu menjadi lebih cepat dan terpercaya.
Baca Juga:
Dorong Kemajuan Pariwisata RI, Rahayu Saraswati Soroti Digitalisasi hingga Harga Transportasi ke Destinasi Wisata
Renstra sebagai Panduan Strategis
Yusharto menekankan bahwa Renstra BSKDN 2025-2029 tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah panduan strategis untuk menjawab berbagai tantangan pemerintahan di masa depan.
"Dokumen ini mencakup aspek sinkronisasi kebijakan, literasi digital, serta penguatan data sebagai pilar utama untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan," tambahnya.
Fokus Pengembangan Literasi Digital dan Data
Dalam Renstra tersebut, literasi digital dan penguatan infrastruktur data akan menjadi perhatian khusus. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan zaman.
"BSKDN diharapkan menjadi mitra strategis dalam memberikan masukan untuk kebijakan pemerintahan yang lebih inovatif," ujar Yusharto.
Evaluasi Berkala
Sebagai bagian dari langkah strategis, evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan dalam periode berikutnya.
"Renstra ini adalah kesempatan besar bagi BSKDN untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam pengambilan kebijakan yang berbasis data dan teknologi," tutup Yusharto.
Dengan fokus digitalisasi pemilu, pemerintah optimis dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih modern dan inklusif, menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
