Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan komitmennya untuk menertibkan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi di berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Bahlil mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 23 November 2025.
"Kami, di ESDM fokus menertibkan tambangnya. Banyak penambang yang melakukan penambangan tidak ada izinnya, tidak ada IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutannya)," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak pelaku tambang yang sudah mengantongi IUP (izin usaha pertambangan), namun belum memiliki IPPKH, sehingga secara hukum aktivitas mereka tetap tergolong ilegal.
Menurut Bahlil, operasi tambang tanpa IPPKH berdampak buruk terhadap lingkungan karena kawasan hutan rusak dan dipenuhi lubang bekas tambang.
"Semua akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak ingin (lebih parah), jadi kami tertibkan semuanya. Jangan sampai ada gerakan-gerakan tambahan lagi," tegasnya.
Fokus Ratas: Penertiban Tambang Ilegal dan Kawasan Hutan
Bahlil menyebut bahwa isu tambang ilegal menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat terbatas tersebut.
Selain tambang, rapat juga mengevaluasi hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Penertiban difokuskan pada dua sektor utama yang dianggap paling rentan terhadap pelanggaran, yakni perkebunan dan pertambangan.
"Karena berbagai macam dinamika lapangan. Saya juga kan turun terus ke lapangan," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya menangani kawasan-kawasan ilegal yang sulit dijangkau oleh aparat, dan meminta langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif.
Langkah ini juga dianggap krusial dalam mengembalikan kepercayaan publik dan investor terhadap tata kelola sektor pertambangan dan kehutanan di Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
