Pantau - Direktur Eksekutif CSIIS, Sholeh Basyari menyatakan, sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta hentikan politik identitas patut diapresiasi.
"Sikap PBNU menyetop politik identitas layak diapresiasi sekaligus dicermati. Politik dan ekspresi identitas adalah bagian dari hak politik dalam konsep dan konteks HAM," kata Sholeh dalam keterangannya, Minggu (6/11/2022).
Ia menyebut, tugas dan wewenang negara adalah menjamin, menghormati, dan melindungi hak politik warganya.
"Pemerintah hanya boleh intervensi apabila politik identitas menyerang ideologi nasional. Negara, apalagi kelompok kekuatan sosial kemasyarakatan, tidak boleh mengintervensi politik identitas kelompok lain," lanjutnya.
Sebelumnya, PBNU mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Hal itu disampaikan menanggapi Aksi 411 kemarin dan rencana Reuni 212.
Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan, penggunaan dalih agama demi kepentingan politik sesaat tidak ada manfaatnya.
"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (5/11).
"Sikap PBNU menyetop politik identitas layak diapresiasi sekaligus dicermati. Politik dan ekspresi identitas adalah bagian dari hak politik dalam konsep dan konteks HAM," kata Sholeh dalam keterangannya, Minggu (6/11/2022).
Ia menyebut, tugas dan wewenang negara adalah menjamin, menghormati, dan melindungi hak politik warganya.
"Pemerintah hanya boleh intervensi apabila politik identitas menyerang ideologi nasional. Negara, apalagi kelompok kekuatan sosial kemasyarakatan, tidak boleh mengintervensi politik identitas kelompok lain," lanjutnya.
Sebelumnya, PBNU mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Hal itu disampaikan menanggapi Aksi 411 kemarin dan rencana Reuni 212.
Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan, penggunaan dalih agama demi kepentingan politik sesaat tidak ada manfaatnya.
"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (5/11).
- Penulis :
- Aditya Andreas
