
Pantau - Sejumlah daerah mencabut izin safari politik Anies Baswedan. Terbaru, Kota Banda Aceh yang melakukan hal tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyayangkan aksi tersebut. Padahal, menurutnya, izin tersebut sudah keluar dari Pemda setempat.
"Tentu ini sangat kita sayangkan, bahwa masih ada saja represivitas yang sifatnya tidak penting ya," kata Willy, Kamis (1/12/2022).
Ia berpendapat, dalam demokrasi di Indonesia, kegiatan safari politik merupakan suatu proses yang terbuka. Sehingga, menurutnya, hal seperti itu tidak perlu terjadi.
Willy mengingatkan, kejadian serupa sempat terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis. Namun, dari pihak pemerintah daerah sudah meyakinkan untuk dapat terus menjalankan kegiatan.
"Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," ujar Willy.
Saat ditanya mengenai pihak-pihak yang menyampaikan permintaan untuk menghentikan kegiatan, Willy enggan untuk membukanya.
"Yang jelas, sebelumnya Pemda setempat sudah memberikan izin untuk menggelar acara," ungkapnya.
Ia menambahkan, sampai saat ini DPW Nasdem di Aceh terus meminta konfirmasi terkait pencabutan izin penggunaan tempat acara.
"Meski begitu, Nasdem akan tetap mengusahakan agar kegiatan Anies dapat digelar," tutupnya.
Sebelumnya, beredar surat dari UPTD Taman Seni Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Aceh yang menerangkan izin penggunaan area Taman Ratu Safiatuddin dicabut karena tidak sesuai prosedur penyewaan yang berlaku.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyayangkan aksi tersebut. Padahal, menurutnya, izin tersebut sudah keluar dari Pemda setempat.
"Tentu ini sangat kita sayangkan, bahwa masih ada saja represivitas yang sifatnya tidak penting ya," kata Willy, Kamis (1/12/2022).
Ia berpendapat, dalam demokrasi di Indonesia, kegiatan safari politik merupakan suatu proses yang terbuka. Sehingga, menurutnya, hal seperti itu tidak perlu terjadi.
Willy mengingatkan, kejadian serupa sempat terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis. Namun, dari pihak pemerintah daerah sudah meyakinkan untuk dapat terus menjalankan kegiatan.
"Bukan, bukan pemda. Ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," ujar Willy.
Saat ditanya mengenai pihak-pihak yang menyampaikan permintaan untuk menghentikan kegiatan, Willy enggan untuk membukanya.
"Yang jelas, sebelumnya Pemda setempat sudah memberikan izin untuk menggelar acara," ungkapnya.
Ia menambahkan, sampai saat ini DPW Nasdem di Aceh terus meminta konfirmasi terkait pencabutan izin penggunaan tempat acara.
"Meski begitu, Nasdem akan tetap mengusahakan agar kegiatan Anies dapat digelar," tutupnya.
Sebelumnya, beredar surat dari UPTD Taman Seni Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Aceh yang menerangkan izin penggunaan area Taman Ratu Safiatuddin dicabut karena tidak sesuai prosedur penyewaan yang berlaku.
- Penulis :
- Aditya Andreas