Pantau - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah turut menyoroti kontroversi uji materi atas penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka yang kini diterapkan sarat masalah sehingga perlu dievaluasi.
"Sistem proporsional terbuka menimbulkan praktik politik uang, hingga persaingan tidak sehat antara para calon anggota legislatif. Akibatnya, tak jarang kualitas anggota legislatif yang terpilih tidak ideal dan buruk," kata Mu’ti kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Menurut Mu'ti, masyarakat cenderung memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang terasa begitu dominan.
Ia juga berpendapat, sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.
"Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan," tuturnya.
Untuk mencegah terjadinya 'kanibalisme politik' tersebut, Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif.
Pertama, sistem proporsional tertutup. Sistem ini membuat pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.
"Misalnya, partai politik dapat satu kursi. Maka, yang jadi otomatis nomor 1. Sehingga, kandidat lain yang ada di nomor urut bawahnya tidak akan memaksa diri untuk menjadi anggota legislatif," terangnya.
Kedua, sistem proporsional terbuka-terbatas. Sistem ini, menetapkan kandidat terpilih mengikuti perolehan suara dengan syarat memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka yang kini diterapkan sarat masalah sehingga perlu dievaluasi.
"Sistem proporsional terbuka menimbulkan praktik politik uang, hingga persaingan tidak sehat antara para calon anggota legislatif. Akibatnya, tak jarang kualitas anggota legislatif yang terpilih tidak ideal dan buruk," kata Mu’ti kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Menurut Mu'ti, masyarakat cenderung memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang terasa begitu dominan.
Ia juga berpendapat, sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.
"Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan," tuturnya.
Untuk mencegah terjadinya 'kanibalisme politik' tersebut, Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif.
Pertama, sistem proporsional tertutup. Sistem ini membuat pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.
"Misalnya, partai politik dapat satu kursi. Maka, yang jadi otomatis nomor 1. Sehingga, kandidat lain yang ada di nomor urut bawahnya tidak akan memaksa diri untuk menjadi anggota legislatif," terangnya.
Kedua, sistem proporsional terbuka-terbatas. Sistem ini, menetapkan kandidat terpilih mengikuti perolehan suara dengan syarat memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP).
- Penulis :
- Aditya Andreas
