Pantau - Mantan Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Najmi Mumtaza Rabbany mengaku prihatin dengan kondisi PPP saat ini, khususnya terkait struktur kepengurusan DPW DKI Jakarta.
Anak dari Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi ini memaparkan, dalam struktur kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta saat ini tidak ada lagi tokoh ulama dan habaib.
"Padahal, para habaib dan ulama selama ini justru menjadi basis utama serta pilar yang membuat PPP tetap berdiri," papar Najmi, dikutip Senin (30/1/2023).
Baca Juga: Mundur dari PPP, Guruh Tirta: SK Baru Hina Ulama!
Najmi menegaskan, pencopotan dirinya dari posisi Sekretaris DPW PPP DKI sama sekali tanpa alasan yang jelas. Ia menilai, hal ini jauh dari praktik demokrasi yang transparan.
"Saya tidak pernah mendengar secara jelas alasan pencopotan yang saya alami," ucapnya.
Najmi juga mempertanyakan langkah pergantian pimpinan dengan rencana mengejar perolehan kursi pada Pileg 2024.
Baca Juga: PPP Bantah Copot ‘Loyalis Anies’ di Struktur DPW DKI
Menurutnya, perombakan kepengurusan DPW PPP DKI menjelang Pemilu 2024, justru merupakan langkah yang janggal.
"Artinya, bisa ditekankan bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapat tempat bagi segelintir orang yang culas," ucapnya.
Anak dari Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi ini memaparkan, dalam struktur kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta saat ini tidak ada lagi tokoh ulama dan habaib.
"Padahal, para habaib dan ulama selama ini justru menjadi basis utama serta pilar yang membuat PPP tetap berdiri," papar Najmi, dikutip Senin (30/1/2023).
Baca Juga: Mundur dari PPP, Guruh Tirta: SK Baru Hina Ulama!
Najmi menegaskan, pencopotan dirinya dari posisi Sekretaris DPW PPP DKI sama sekali tanpa alasan yang jelas. Ia menilai, hal ini jauh dari praktik demokrasi yang transparan.
"Saya tidak pernah mendengar secara jelas alasan pencopotan yang saya alami," ucapnya.
Najmi juga mempertanyakan langkah pergantian pimpinan dengan rencana mengejar perolehan kursi pada Pileg 2024.
Baca Juga: PPP Bantah Copot ‘Loyalis Anies’ di Struktur DPW DKI
Menurutnya, perombakan kepengurusan DPW PPP DKI menjelang Pemilu 2024, justru merupakan langkah yang janggal.
"Artinya, bisa ditekankan bahwa kerja-kerja politik beradab belum cukup mendapat tempat bagi segelintir orang yang culas," ucapnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
