Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengaku mendapat kabar bahwa Pemilu 2024 mendatang akan mencoblos partai. Hal itu ia sampaikan saat Komisi III DPR menggelar rapat dengan PPATK.
"Ada kabar burung bahwa nanti sistem tertutup, Pak Arsul (anggota Komisi III dari PPP). Sudah dapat informasinya, eh? Dari Bapak Presiden kah? Begitu?" kata Benny.
Dana untuk Penundaan Pemilu Banyak Sekali
Selain itu, Benny juga mendengar dana yang banyak sekali untuk penundaan pemilu.
"Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana ini, nggak nampung lewat bank ya bisa langsung," kata dia.
Candaan Saja
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan apa yang disampaikan Benny hanya candaan. Soal sistem pemilu apakah tetap proporsional terbuka atau proporsional tertutup, ia meminta publik menunggu putusan MK.
"Saya tidak pernah mendengar bahwa misalnya Presiden itu cenderung pada sistem tertentu. Saya kira presiden menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, karena memang di sanalah forum untuk menyelesaikannya," katanya usai rapat.
Arsul menyampaikan DPR yang diwakili oleh kuasa hukum yang terdiri dari beberapa fraksi sudah menyampaikan sikap.
"Suara DPR, saya kira, suara 8 fraksi menyampaikan keinginan untuk tetap (proporsional) terbuka," katanya.
Kemudian, 1 fraksi yaitu PDI Perjuangan, ingin tertutup. Dia meminta semua pihak menunggu saja.
"Nah kalau kemudian di rapat Komisi III ada celetukan-celetukan itu ya itulah di DPR," imbuh Arsul," katanya.
"Ada kabar burung bahwa nanti sistem tertutup, Pak Arsul (anggota Komisi III dari PPP). Sudah dapat informasinya, eh? Dari Bapak Presiden kah? Begitu?" kata Benny.
Dana untuk Penundaan Pemilu Banyak Sekali
Selain itu, Benny juga mendengar dana yang banyak sekali untuk penundaan pemilu.
"Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana ini, nggak nampung lewat bank ya bisa langsung," kata dia.
Candaan Saja
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan apa yang disampaikan Benny hanya candaan. Soal sistem pemilu apakah tetap proporsional terbuka atau proporsional tertutup, ia meminta publik menunggu putusan MK.
"Saya tidak pernah mendengar bahwa misalnya Presiden itu cenderung pada sistem tertentu. Saya kira presiden menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, karena memang di sanalah forum untuk menyelesaikannya," katanya usai rapat.
Arsul menyampaikan DPR yang diwakili oleh kuasa hukum yang terdiri dari beberapa fraksi sudah menyampaikan sikap.
"Suara DPR, saya kira, suara 8 fraksi menyampaikan keinginan untuk tetap (proporsional) terbuka," katanya.
Kemudian, 1 fraksi yaitu PDI Perjuangan, ingin tertutup. Dia meminta semua pihak menunggu saja.
"Nah kalau kemudian di rapat Komisi III ada celetukan-celetukan itu ya itulah di DPR," imbuh Arsul," katanya.
- Penulis :
- Syahrul Ansyari
