Pantau - Ketua DPR Puan Maharani memastikan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu menyusul disahkannya Perppu Pemilu menjadi undang-undang.
"Pemilu insya Allah akan tetap jalan sesuai dengan jadwal yang ada, dan akan dilaksanakan insya Allah tanggal 14 Februari 2024," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).
Puan berharap dengan disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2022 sebagai UU, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, nyaman, bahagia, gembira tanpa ada perpecahan. Kemudian, UU tentang pemilu itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Sebelumnya, Puan memimpin rapat paripurna DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi undang-undang. Dalam rapat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir.
Pemilu 2024 dijadwalkan akan digelar pada 14 Februari 2024. Namun, isu penundaan terus bermunculan.
Terakhir adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU mengulangi tahapan pemilu yang berarti penundaan pemilu.
"Pemilu insya Allah akan tetap jalan sesuai dengan jadwal yang ada, dan akan dilaksanakan insya Allah tanggal 14 Februari 2024," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023).
Puan berharap dengan disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2022 sebagai UU, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, nyaman, bahagia, gembira tanpa ada perpecahan. Kemudian, UU tentang pemilu itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Sebelumnya, Puan memimpin rapat paripurna DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi undang-undang. Dalam rapat itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir.
Pemilu 2024 dijadwalkan akan digelar pada 14 Februari 2024. Namun, isu penundaan terus bermunculan.
Terakhir adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU mengulangi tahapan pemilu yang berarti penundaan pemilu.
- Penulis :
- Syahrul Ansyari
