Pantau - Pengamat politik AB Solissa menilai, keputusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) mencopot Gubernur Maluku Murad Ismail dari kursi Ketua DPD PDIP Maluku sebagai kekuatan partai untuk semua lapisan, khususnya kepada para kepala daerah asal PDIP.
"Kebijakan ini dianggap cukup ampuh dalam menjaga perolehan suara PDIP saat Pemilu berlangsung," ujar AB Solissa kepada Pantau.com, Selasa (9/5/2023).
Di satu sisi, lanjut AB Solissa, aturan tersebut adalah bagian dari strategi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini dalam menjaga basis kekuatan yang dimiliki.
Namun, AB Solissa juga menyayangkan kebijakan pencopotan Murad Ismail sudah kelewat batas karena telah membelenggu hak berpolitik tiap warga negara.
"Aturan ini di satu sisi adalah bagian dari strategi PDIP dalam menjaga basis kekuatan yang dimiliki. Namun di sisi lain, saya melihat aturan ini terlalu berlebihan karena telah membatasi hak berpolitik setiap warga negara yang dilindungi UU," katanya.
Sebelumnya dikabarkan, PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan mencopot Murad Ismail dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Murad diketahui kini masih menjabat sebagai Gubernur Maluku.
Wasekjen PDIP Bidang Kerakyatan, Sadarestuwati menyebut, pencopotan terhadap Murad Ismail dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku sudah melalui mekanisme organisasi.
“Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan,” ujar Sadarestuwati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).
Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan Sri Rahayu menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga ketimbang kepentingan rakyat.
“Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. PDI Perjuangan memiliki aturan partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah,” ujar Sri Rahayu.
Padahal, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memberi arahan tegas bahwa kader PDIP wajib menjaga disipilin partai serta mematuhi peraturan partai.
Apa yang terjadi di Maluku menurut PDIP menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader PDIP agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalan membela rakyat kecil.
“Partai dibangun atas keteguhan dalam ideologi dan disiplin kader. Atas dasar hal tersebut, maka partai mengambil keputusan membebas tugaskan Sdr. Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, dan menetapkan Sdr Benhur Watubun sebagai Ketua DPD dan Mercy Barends sebagai Sekretaris DPD Partai,” kata Sri Rahayu.
"Kebijakan ini dianggap cukup ampuh dalam menjaga perolehan suara PDIP saat Pemilu berlangsung," ujar AB Solissa kepada Pantau.com, Selasa (9/5/2023).
Di satu sisi, lanjut AB Solissa, aturan tersebut adalah bagian dari strategi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini dalam menjaga basis kekuatan yang dimiliki.
Namun, AB Solissa juga menyayangkan kebijakan pencopotan Murad Ismail sudah kelewat batas karena telah membelenggu hak berpolitik tiap warga negara.
"Aturan ini di satu sisi adalah bagian dari strategi PDIP dalam menjaga basis kekuatan yang dimiliki. Namun di sisi lain, saya melihat aturan ini terlalu berlebihan karena telah membatasi hak berpolitik setiap warga negara yang dilindungi UU," katanya.
Sebelumnya dikabarkan, PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan mencopot Murad Ismail dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Murad diketahui kini masih menjabat sebagai Gubernur Maluku.
Wasekjen PDIP Bidang Kerakyatan, Sadarestuwati menyebut, pencopotan terhadap Murad Ismail dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku sudah melalui mekanisme organisasi.
“Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan,” ujar Sadarestuwati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).
Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan Sri Rahayu menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga ketimbang kepentingan rakyat.
“Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. PDI Perjuangan memiliki aturan partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah,” ujar Sri Rahayu.
Padahal, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memberi arahan tegas bahwa kader PDIP wajib menjaga disipilin partai serta mematuhi peraturan partai.
Apa yang terjadi di Maluku menurut PDIP menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader PDIP agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalan membela rakyat kecil.
“Partai dibangun atas keteguhan dalam ideologi dan disiplin kader. Atas dasar hal tersebut, maka partai mengambil keputusan membebas tugaskan Sdr. Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, dan menetapkan Sdr Benhur Watubun sebagai Ketua DPD dan Mercy Barends sebagai Sekretaris DPD Partai,” kata Sri Rahayu.
- Penulis :
- khaliedmalvino
