Pantau - Delapan fraksi di DPR RI menyatakan menolak sistem Pemilu proposional tertutup atau coblos gambar partai dalam gelaran Pemilu 2024.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, di antaranya Partai Demokrat, PKS, Partai NasDem, PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB dan PAN.
"PKS bersama tujuh fraksi lain karena ingin menguatkan keputusan MK tahun 2008. Dalam sistem demokrasi tuan atau rajanya itu adalah rakyat," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Jazuli menegaskan delapan fraksi ingin menjaga kedaulatan rakyat agar tak diberangus.
"Kami tidak ingin ada oligarki partai tapi lebih kepada orang yang terpilih duduk di DPR ini merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik," tegasnya.
Ia menuturkan, sistem politik terbuka yang diputuskan MK sebelumnya, membuka ruang kompetisi politik yang sehat dan bergairah.
Tak hanya itu, perwakilan dari fraksi NasDem, Roberth Rouw juga mengungkapkan pentingnya peran Presiden Jokowi untuk menjaga stabilitas negara dalam pemilu ke depan.
"Kami minta bukan hanya MK tapi presiden juga harus bisa bersuara dan mendukung harapan masyarakat agar pemilu ini bisa terbuka karena itu adalah hak rakyat," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengetok sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.
Artinya pemilih akan langsung mencoblos partai dan kemudian wakil rakyat yang akan melenggang ke parlemen didelegasikan dari partai politik.
Denny mengatakan, ia mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup.
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, di antaranya Partai Demokrat, PKS, Partai NasDem, PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB dan PAN.
"PKS bersama tujuh fraksi lain karena ingin menguatkan keputusan MK tahun 2008. Dalam sistem demokrasi tuan atau rajanya itu adalah rakyat," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Jazuli menegaskan delapan fraksi ingin menjaga kedaulatan rakyat agar tak diberangus.
"Kami tidak ingin ada oligarki partai tapi lebih kepada orang yang terpilih duduk di DPR ini merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik," tegasnya.
Ia menuturkan, sistem politik terbuka yang diputuskan MK sebelumnya, membuka ruang kompetisi politik yang sehat dan bergairah.
Tak hanya itu, perwakilan dari fraksi NasDem, Roberth Rouw juga mengungkapkan pentingnya peran Presiden Jokowi untuk menjaga stabilitas negara dalam pemilu ke depan.
"Kami minta bukan hanya MK tapi presiden juga harus bisa bersuara dan mendukung harapan masyarakat agar pemilu ini bisa terbuka karena itu adalah hak rakyat," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengetok sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.
Artinya pemilih akan langsung mencoblos partai dan kemudian wakil rakyat yang akan melenggang ke parlemen didelegasikan dari partai politik.
Denny mengatakan, ia mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup.
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).
- Penulis :
- Sofian Faiq
