Pantau - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan, Presiden Jokowi seharusnya tidak lagi ikut campur dalam Pemilu berikutnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi semestinya bersikap menjadi negarawan yang merangkul semua kalangan, bukan membangun keterbelahan yang lebih serius.
"Bagi saya, Presiden Jokowi terlihat belum dewasa selama dua periode kepemimpinannya, dan malah meruntuhkan dia sebagai kandidat negarawan ke depannya sebagai seorang mantan presiden," ujar Feri, Kamis (1/6/2023).
Feri khawatir, langkah Jokowi ini dianggap sebagai lampu hijau untuk pengerahan aparatur negara dalam urusan elektoral.
Sebagai kepala negara, ada berbagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pasalnya, kepala negara juga membawahi ratusan kepala daerah yang juga akan menghadapi Pilkada 2024.
Menurut Feri, masalah akan semakin runyam karena terdapat 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024.
"Langkah presiden bisa dibaca bahwa presiden akan menggunakan relasi kekuasaannya kepada 34 kementerian, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan semua yang berada di dalam ruang kabinetnya dari pusat hingga ke daerah," paparnya.
Feri menyinggung alasan dibuatnya aturan cuti bagi presiden yang hendak berkampanye, yakni menghindari penggunaan fasilitas dan kewenangan pejabat negara dalam urusan politik praktis.
Jika tidak menjalani cuti di luar tanggungan, potensi penyalahgunaan kekuasaan itu hampir pasti terjadi karena segala hak istimewa, fasilitas, sumber daya, dan kewenangan itu melekat kepada jabatan presiden.
"Dan kalau itu berkaitan dengan menguntungkan calon presiden tertentu atau yang dia sedang mendukung tentu akan ada potensi abuse of power," tandasnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi semestinya bersikap menjadi negarawan yang merangkul semua kalangan, bukan membangun keterbelahan yang lebih serius.
"Bagi saya, Presiden Jokowi terlihat belum dewasa selama dua periode kepemimpinannya, dan malah meruntuhkan dia sebagai kandidat negarawan ke depannya sebagai seorang mantan presiden," ujar Feri, Kamis (1/6/2023).
Feri khawatir, langkah Jokowi ini dianggap sebagai lampu hijau untuk pengerahan aparatur negara dalam urusan elektoral.
Sebagai kepala negara, ada berbagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pasalnya, kepala negara juga membawahi ratusan kepala daerah yang juga akan menghadapi Pilkada 2024.
Menurut Feri, masalah akan semakin runyam karena terdapat 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024.
"Langkah presiden bisa dibaca bahwa presiden akan menggunakan relasi kekuasaannya kepada 34 kementerian, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan semua yang berada di dalam ruang kabinetnya dari pusat hingga ke daerah," paparnya.
Feri menyinggung alasan dibuatnya aturan cuti bagi presiden yang hendak berkampanye, yakni menghindari penggunaan fasilitas dan kewenangan pejabat negara dalam urusan politik praktis.
Jika tidak menjalani cuti di luar tanggungan, potensi penyalahgunaan kekuasaan itu hampir pasti terjadi karena segala hak istimewa, fasilitas, sumber daya, dan kewenangan itu melekat kepada jabatan presiden.
"Dan kalau itu berkaitan dengan menguntungkan calon presiden tertentu atau yang dia sedang mendukung tentu akan ada potensi abuse of power," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
