Pantau - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana melayangkan surat terbuka kepada Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dalam suratnya itu, ia meminta Megawati menghentikan siasat penundaan Pemiu 2024 yang kembali mencuat. Ia bercerita, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan.
“Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024," papar Denny dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).
"Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” kata Denny dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).
Baca Juga: Denny Indrayana Dipolisikan Buntut Cuitan Putusan MK Pemilu Coblos Partai
Sebelumnya, Denny mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi bakal mengembalikan Pemilu ke sistem proporsional tertutup.
Ia kemudian menyebut, niat baiknya untuk mengawal MK ini akan dibelokkan menjadi wacana politik yang berdampak pada penundaan Pemilu.
Selain itu, eks Wamenkumham ini menyebut siasat penundaan Pemilu juga masuk melalui perusakan kedaulatan partai. Hal ini tercermin dari upaya perebutan Partai Demokrat oleh Moeldoko.
“Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” kata dia.
Jika upaya Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali (PK), Denny menyebut dampaknya bisa ke arah penundaan Pemilu.
Baca Juga: Denny Indrayana Sebut MK Sudah di-Setting untuk Amankan Kekuasaan
Ia turut menduga partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tak akan diam, begitu juga dengan pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan yang merasa dirugikan.
Untuk itu, Denny menilai Megawati adalah sosok yang paling tegas menolak Presiden tiga periode dan penundaan Pemilu.
Ia menyebut gerakan penundaan ini masih dikerjakan sekelompok pihak. Tak hanya berbahaya bagi Presiden Jokowi, tapi penundaan ini juga berbahaya bagi bangsa.
“Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi,” tandasnya.
Dalam suratnya itu, ia meminta Megawati menghentikan siasat penundaan Pemiu 2024 yang kembali mencuat. Ia bercerita, saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan.
“Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi Pemilu 2024," papar Denny dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).
"Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” kata Denny dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).
Baca Juga: Denny Indrayana Dipolisikan Buntut Cuitan Putusan MK Pemilu Coblos Partai
Sebelumnya, Denny mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi bakal mengembalikan Pemilu ke sistem proporsional tertutup.
Ia kemudian menyebut, niat baiknya untuk mengawal MK ini akan dibelokkan menjadi wacana politik yang berdampak pada penundaan Pemilu.
Selain itu, eks Wamenkumham ini menyebut siasat penundaan Pemilu juga masuk melalui perusakan kedaulatan partai. Hal ini tercermin dari upaya perebutan Partai Demokrat oleh Moeldoko.
“Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” kata dia.
Jika upaya Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali (PK), Denny menyebut dampaknya bisa ke arah penundaan Pemilu.
Baca Juga: Denny Indrayana Sebut MK Sudah di-Setting untuk Amankan Kekuasaan
Ia turut menduga partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tak akan diam, begitu juga dengan pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan yang merasa dirugikan.
Untuk itu, Denny menilai Megawati adalah sosok yang paling tegas menolak Presiden tiga periode dan penundaan Pemilu.
Ia menyebut gerakan penundaan ini masih dikerjakan sekelompok pihak. Tak hanya berbahaya bagi Presiden Jokowi, tapi penundaan ini juga berbahaya bagi bangsa.
“Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
