Pantau - Ketua Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw mengaku belum menentukan sikap untuk merespons isu pemakzulan Presiden Joko Widodo yang dilontarkan eks Wamenkumham, Denny Indrayana.
Salah satu dugaan pelanggaran yang dilakukan Jokowi adalah membiarkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Roberth mengatakan, pihaknya tidak yakin jika Jokowi mendukung manuver kubu Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat dari AHY.
"Saya masih yakin enggak mungkin (Jokowi mendukung Moeldoko) lah seperti itu," kata Roberth di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Meski begitu, Roberth tetap menganggap manuver Moeldoko sebagai hal yang serius. Menurutnya, gelagat Moeldoko sudah menjadi perhatian publik.
"Ya, kan, yang dirugikan presiden. Akhirnya dianggap bahwa itu (campur tangan) presiden. Dia kepala staf loh, melekat sama presiden. Jadi, semua gerakannya dia itu ya gerakan presiden," terangnya.
Saat ini, kubu Moeldoko sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas SK Menkumham mengenai kepengurusan Partai Demokrat yang diketuai AHY.
Menurut Roberth, sikap Moeldoko yang berani menempuh langkah hukum lanjutan itu perlu ditanggapi serius oleh Jokowi.
Jika tidak, ia menganggap wajar jika masyarakat mengaitkan gelagat Moeldoko dengan restu Jokowi merebut Demokrat dari AHY.
"Kalau tidak disetujui pun (seharusnya) nyuruh mundur, kenapa terus dia lakukan itu? Jadi, saya kira masyarakat Indonesia sudah paham benar, mengerti, sudah tahu ini politik seperti apa," tandasnya.
Salah satu dugaan pelanggaran yang dilakukan Jokowi adalah membiarkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Roberth mengatakan, pihaknya tidak yakin jika Jokowi mendukung manuver kubu Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat dari AHY.
"Saya masih yakin enggak mungkin (Jokowi mendukung Moeldoko) lah seperti itu," kata Roberth di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Meski begitu, Roberth tetap menganggap manuver Moeldoko sebagai hal yang serius. Menurutnya, gelagat Moeldoko sudah menjadi perhatian publik.
"Ya, kan, yang dirugikan presiden. Akhirnya dianggap bahwa itu (campur tangan) presiden. Dia kepala staf loh, melekat sama presiden. Jadi, semua gerakannya dia itu ya gerakan presiden," terangnya.
Saat ini, kubu Moeldoko sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas SK Menkumham mengenai kepengurusan Partai Demokrat yang diketuai AHY.
Menurut Roberth, sikap Moeldoko yang berani menempuh langkah hukum lanjutan itu perlu ditanggapi serius oleh Jokowi.
Jika tidak, ia menganggap wajar jika masyarakat mengaitkan gelagat Moeldoko dengan restu Jokowi merebut Demokrat dari AHY.
"Kalau tidak disetujui pun (seharusnya) nyuruh mundur, kenapa terus dia lakukan itu? Jadi, saya kira masyarakat Indonesia sudah paham benar, mengerti, sudah tahu ini politik seperti apa," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
