Pantau - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan tambahan anggaran untuk lembaganya di 2024 sebesar Rp91,96 M.
"Usulan tambahan anggaran ke Kemenko Polhukam untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 91,9 M sehingga total kebutuhan anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 412,3 M," ucap Mahfud di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Dirinya menjelaskan, usulan dan pagu anggaran merupakan prediksi atas tugas rutin yang telah dilakukan pihaknya. Ia menjelaskan sejauh ini ada tugas mendadak yang diberi ke Kemenko Polhukam.
"Itu tadi yang kami sampaikan adalah untuk anggaran rutin yang bisa diprediksi bahwa itu akan dilakukan dan harus dilakukan. Terkadang, banyak sekali tugas-tugas ad-hoc yang muncul secara mendadak di luar tugas rutin dan biayanya besar," jelasnya.
Mahfud mengungkapkan, anggaran yang diluar tugasnya itu terkadang datang dari mana saja.
"Seperti tim penyelesaian non yudisial, pelanggaran HAM berat masa lalu itu tidak ada di anggaran tapi tiba-tiba muncul, Ini ditugaskan oleh negara, BLBI di luar tugas kami tapi muncul kasusnya kita yang ambil," ungkap.
Bahkan Mahfud menambahkan bahwa tindak pencucian uang dan pidana perdagangan oraang serta kerusuhanpun turut tiba-tiba muncul padahal tak ada anggaran.
"TPPU tindak pidana pencucian uang, TPPO tindak pidana perdagangan orang, kerusuhan tiba-tiba muncul tidak ada anggaran itu kerusuhan," bebernya.
Menurut Mahfud, penanganan kasus itu membuat Kemenko Polhukam harus mengirimkan tim besar. Jika masalah tak ditangani kerugian untuk negara semakin meluas.
"Dan kita harus mengirim tim besar ke sana lalu kerjanya lama, kemudian penggalangan dalam rangka moderasi beragama. Saudara, terkadang uang yang dikeluarkan untuk masalah itu sedikit, tapi kalau dibiarkan yang merugikan negara bisa ratusan kali lebih besar misalnya untuk kerusuhan," pungkasnya.
"Kita nggak bisa ngirim tim, toh uangnya nggak, ada Itu kalau tidak ditangani hanya kita butuh uang Rp5 M tapi kita nggak ada uangnya, kalau tidak ditangani kehancurannya untuk rehabilitasi bisa ratusan miliar dan itu banyak terjadi," pungkasnya.
Senada dengan Mahfud MD, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyetujui usulan anggaran empat Kemenko. Termasuk anggaran tambahan Kemenko Polhukam sebesar Rp 91,9 Miliar.
"Banggar bersikap melalui pimpinan akan memastikan bahwa ke empat Menko itu mendapat tambahan anggaran pada September," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.
"Usulan tambahan anggaran ke Kemenko Polhukam untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 91,9 M sehingga total kebutuhan anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 412,3 M," ucap Mahfud di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Dirinya menjelaskan, usulan dan pagu anggaran merupakan prediksi atas tugas rutin yang telah dilakukan pihaknya. Ia menjelaskan sejauh ini ada tugas mendadak yang diberi ke Kemenko Polhukam.
"Itu tadi yang kami sampaikan adalah untuk anggaran rutin yang bisa diprediksi bahwa itu akan dilakukan dan harus dilakukan. Terkadang, banyak sekali tugas-tugas ad-hoc yang muncul secara mendadak di luar tugas rutin dan biayanya besar," jelasnya.
Mahfud mengungkapkan, anggaran yang diluar tugasnya itu terkadang datang dari mana saja.
"Seperti tim penyelesaian non yudisial, pelanggaran HAM berat masa lalu itu tidak ada di anggaran tapi tiba-tiba muncul, Ini ditugaskan oleh negara, BLBI di luar tugas kami tapi muncul kasusnya kita yang ambil," ungkap.
Bahkan Mahfud menambahkan bahwa tindak pencucian uang dan pidana perdagangan oraang serta kerusuhanpun turut tiba-tiba muncul padahal tak ada anggaran.
"TPPU tindak pidana pencucian uang, TPPO tindak pidana perdagangan orang, kerusuhan tiba-tiba muncul tidak ada anggaran itu kerusuhan," bebernya.
Menurut Mahfud, penanganan kasus itu membuat Kemenko Polhukam harus mengirimkan tim besar. Jika masalah tak ditangani kerugian untuk negara semakin meluas.
"Dan kita harus mengirim tim besar ke sana lalu kerjanya lama, kemudian penggalangan dalam rangka moderasi beragama. Saudara, terkadang uang yang dikeluarkan untuk masalah itu sedikit, tapi kalau dibiarkan yang merugikan negara bisa ratusan kali lebih besar misalnya untuk kerusuhan," pungkasnya.
"Kita nggak bisa ngirim tim, toh uangnya nggak, ada Itu kalau tidak ditangani hanya kita butuh uang Rp5 M tapi kita nggak ada uangnya, kalau tidak ditangani kehancurannya untuk rehabilitasi bisa ratusan miliar dan itu banyak terjadi," pungkasnya.
Senada dengan Mahfud MD, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyetujui usulan anggaran empat Kemenko. Termasuk anggaran tambahan Kemenko Polhukam sebesar Rp 91,9 Miliar.
"Banggar bersikap melalui pimpinan akan memastikan bahwa ke empat Menko itu mendapat tambahan anggaran pada September," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.
- Penulis :
- Sofian Faiq
