Pantau - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan, bahwa partainya tidak dalam posisi mendorong sistem coblos gambar partai. Dirinya juga menjelaskan akan siap dengan apapun yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.
"Kami tidak dalam posisi mendorong tertutup, salah besar. Bahwa ada keputusan Rakernas yang tertutup karena pembacaan kami, tafsir kami terhadap konstitusi kita itu menghendaki tertutup. Bahwa UU pemilunya yang berjalan sudah terbuka ya kita ikuti terbuka," ucap Said, Kamis (15/6/2023).
"Nah kemudian, ada sekarang kita semua hari ini menunggu keputusan MK, saya tidak perlu menunggu itu. Apapun yang diputuskan MK PDIP siap," Lanjut Said.
Diketahui, MK akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait Pemilu 2024. Rencananya putusan itu akan diketok pada hari ini.
"Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan," seperti dilansir pada lama website resmi MK, Senin (12/6/2023).
Padahal sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan sikap setuju menghadapi pemberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai.
"Di dalam politik kita mengikuti aturan main. PDIP selalu siap baik pemilu legislatif terbuka maupun tertutup," katanya di kantor DPP PDIP, Senin (29/5/2023).
Kendati demikian ia menyesalkan eks Wamenkumham Denny Indrayana yang membocorkan putusan MK terkait sistem Pemilu tertutup. "Sangat disesalkan pernyataan bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas namun menciptakan suatu spekulasi politik," jelasnya.
"Jadi beliau sebaiknya bertanggung jawab mengungkap siapa sumber yang telah menciptakan spekulasi politik yang tidak perlu itu," lanjut dia.
Ia tidak menampik bahwa berdasarkan aspek-aspek strategis, PDIP mendorong proposional tertutup. Menurutnya, PDIP lahir sebagai partai yang mempersiapkan calon-calon pemimpin melalui proses kaderisasi kepemimpinan dengan baik.
"Pak Ahmad Basarah, Mas Bambang Pacul, Ganjar Pranowo, seluruh tokoh-tokoh yang muncul itu lahir dari proposional tertutup yang mengedepankan aspek-aspek kualitas sebagai seorang leader," ujarnya.
"Kami tidak dalam posisi mendorong tertutup, salah besar. Bahwa ada keputusan Rakernas yang tertutup karena pembacaan kami, tafsir kami terhadap konstitusi kita itu menghendaki tertutup. Bahwa UU pemilunya yang berjalan sudah terbuka ya kita ikuti terbuka," ucap Said, Kamis (15/6/2023).
"Nah kemudian, ada sekarang kita semua hari ini menunggu keputusan MK, saya tidak perlu menunggu itu. Apapun yang diputuskan MK PDIP siap," Lanjut Said.
Diketahui, MK akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait Pemilu 2024. Rencananya putusan itu akan diketok pada hari ini.
"Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.30 WIB. Agenda: Pengucapan putusan," seperti dilansir pada lama website resmi MK, Senin (12/6/2023).
Padahal sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan sikap setuju menghadapi pemberlakukan sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai.
"Di dalam politik kita mengikuti aturan main. PDIP selalu siap baik pemilu legislatif terbuka maupun tertutup," katanya di kantor DPP PDIP, Senin (29/5/2023).
Kendati demikian ia menyesalkan eks Wamenkumham Denny Indrayana yang membocorkan putusan MK terkait sistem Pemilu tertutup. "Sangat disesalkan pernyataan bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas namun menciptakan suatu spekulasi politik," jelasnya.
"Jadi beliau sebaiknya bertanggung jawab mengungkap siapa sumber yang telah menciptakan spekulasi politik yang tidak perlu itu," lanjut dia.
Ia tidak menampik bahwa berdasarkan aspek-aspek strategis, PDIP mendorong proposional tertutup. Menurutnya, PDIP lahir sebagai partai yang mempersiapkan calon-calon pemimpin melalui proses kaderisasi kepemimpinan dengan baik.
"Pak Ahmad Basarah, Mas Bambang Pacul, Ganjar Pranowo, seluruh tokoh-tokoh yang muncul itu lahir dari proposional tertutup yang mengedepankan aspek-aspek kualitas sebagai seorang leader," ujarnya.
- Penulis :
- Sofian Faiq
