Pantau - Pengamat politik AB Solissa menyebut ada relasi kurang baik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Golkar sekalgius Menko Perekonomian Airlangga Hartarto jelang Pemilu 2024.
Menurutnya, ada sinyalemen kuat mencuat jika Jokowi tak lagi bahagia pada Airlangga yang dianggap mbalelo terhadap instruksi Presiden Jokowi soal sikap Golkar di Pilpres 2024.
"Ada relasi yang kurang baik antara Airlangga dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan terakhir. Ada sinyalemen kuat yang muncul kalau Jokowi tak lagi happy kepada Airlangga yang dianggap mulai mbalelo terhadap perintah Jokowi terkait sikap Golkar di Pilpres 2024," tuturnya kepada Pantau.com, Senin (10/7/2023).
Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat simpul kekuatan Presiden Jokowi di Golkar muali bergerak menekan Airlangga yang dinilai mulai tak patuh dengan instruksi dan arahan Jokowi.
"Kondisi ini membuat simpul kekuatan Jokowi di Golkar mulai bergerak menekan Airlangga yang dianggap mulai tak patuh dengan instruksi dan arahan Jokowi," ujarnya.
Dia mengatakan tak heran jika wacana upaya pemakzulan terhadap Airlangga diembuskan, bahkan dikonsolidasikan.
"Kalau asumsi ini benar, maka peluang Airlangga untuk dikudeta dari posisinya dari Ketum Golkar sangat mungkin terjadi sebelum pendaftaran bacapres dan bacawapres digelar pada 19 November hingga 25 Oktober 2023," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membeberkan peluang pergantian Ketua Umum Airlangga Hartarto jika sudah ada kesepatakan evaluasi dan mengubah hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ridwan menuturkan, tentu mengubah keputusan Munas 2019 perlu melalui proses Musyawarah Nasioanl Luar Biasa (Munaslub). Ridwan menyebut di sini posisi Airlangga berpotensi ditentukan ulang.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub ini memprioritaskan pengubahan hasil Munas 2019 berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pakar. Namun di luar itu, kata Ridwan, tentu ada opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
“Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan.
“Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya.
Menurutnya, ada sinyalemen kuat mencuat jika Jokowi tak lagi bahagia pada Airlangga yang dianggap mbalelo terhadap instruksi Presiden Jokowi soal sikap Golkar di Pilpres 2024.
"Ada relasi yang kurang baik antara Airlangga dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan terakhir. Ada sinyalemen kuat yang muncul kalau Jokowi tak lagi happy kepada Airlangga yang dianggap mulai mbalelo terhadap perintah Jokowi terkait sikap Golkar di Pilpres 2024," tuturnya kepada Pantau.com, Senin (10/7/2023).
Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat simpul kekuatan Presiden Jokowi di Golkar muali bergerak menekan Airlangga yang dinilai mulai tak patuh dengan instruksi dan arahan Jokowi.
"Kondisi ini membuat simpul kekuatan Jokowi di Golkar mulai bergerak menekan Airlangga yang dianggap mulai tak patuh dengan instruksi dan arahan Jokowi," ujarnya.
Dia mengatakan tak heran jika wacana upaya pemakzulan terhadap Airlangga diembuskan, bahkan dikonsolidasikan.
"Kalau asumsi ini benar, maka peluang Airlangga untuk dikudeta dari posisinya dari Ketum Golkar sangat mungkin terjadi sebelum pendaftaran bacapres dan bacawapres digelar pada 19 November hingga 25 Oktober 2023," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membeberkan peluang pergantian Ketua Umum Airlangga Hartarto jika sudah ada kesepatakan evaluasi dan mengubah hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ridwan menuturkan, tentu mengubah keputusan Munas 2019 perlu melalui proses Musyawarah Nasioanl Luar Biasa (Munaslub). Ridwan menyebut di sini posisi Airlangga berpotensi ditentukan ulang.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub ini memprioritaskan pengubahan hasil Munas 2019 berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pakar. Namun di luar itu, kata Ridwan, tentu ada opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
“Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan.
“Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
