Pantau - Terjawab sudah isi rapat evaluasi Dewan Pakar Partai Golkar yang sebelumnya digelar di kediaman Agung Laksono di Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
Rapat Pleno ke-VIII ini merekomendasikan Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu 2024. Sekretaris Dewan Pakar (Seswankar) Golkar Ganjar Razuni membenarkan hal tersebut.
"Benar, saya selaku Seswankar bersama Kawankar merumuskan hasil Rapat Pleno VIII Dewan Pakar," kata Razuni kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurul Arifin membeberkan rekomendasi tersebut menjadi bahan masukan bagi internal kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Itu jadi bahan masukan saja. Kami belum membahas. Itu menjadi bahan masukan saja," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Berikut ini 3 hasil rekomendasi dalam Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar ini:
1. Membentuk poros/baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, dimana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam Pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu, Sdr. Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Sdr. Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membeberkan peluang pergantian Ketua Umum Airlangga Hartarto jika sudah ada kesepatakan evaluasi dan mengubah hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ridwan menuturkan, tentu mengubah keputusan Munas 2019 perlu melalui proses Musyawarah Nasioanl Luar Biasa (Munaslub). Ridwan menyebut di sini posisi Airlangga berpotensi ditentukan ulang.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub ini memprioritaskan pengubahan hasil Munas 2019 berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pakar. Namun di luar itu, kata Ridwan, tentu ada opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
“Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan.
“Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya.
Sebelumya, Ridwan Hisjam menyebut evaluasi keputusan Munas tersebut merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar. Rapat ini digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menuturkan sejak Airlangga dicapreskan berdasarkan hasil Munas 2019, hingga kini keputusan tersebut belum menunjukkan sinyal arah Partai Golkar di Pilpres 2024.
“Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan,” kata Ridwan, kemarin.
Dia memang tak menampik jika partainya sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Namun Ridwan menuturkan, KIB masih belum jelas arahnya ke mana.
“Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah,” ujarnya.
Sejauh ini, PPP sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sementara PAN dan Golkar masih belum menentukan arah dukungan bacapres maupun bacawapres.
Rapat Pleno ke-VIII ini merekomendasikan Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu 2024. Sekretaris Dewan Pakar (Seswankar) Golkar Ganjar Razuni membenarkan hal tersebut.
"Benar, saya selaku Seswankar bersama Kawankar merumuskan hasil Rapat Pleno VIII Dewan Pakar," kata Razuni kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurul Arifin membeberkan rekomendasi tersebut menjadi bahan masukan bagi internal kader partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Itu jadi bahan masukan saja. Kami belum membahas. Itu menjadi bahan masukan saja," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Berikut ini 3 hasil rekomendasi dalam Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar ini:
1. Membentuk poros/baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, dimana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam Pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu, Sdr. Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Sdr. Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
Ridwan Hisjam Sebut Munas Golkar 2019 Dievaluasi
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam membeberkan peluang pergantian Ketua Umum Airlangga Hartarto jika sudah ada kesepatakan evaluasi dan mengubah hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Ridwan menuturkan, tentu mengubah keputusan Munas 2019 perlu melalui proses Musyawarah Nasioanl Luar Biasa (Munaslub). Ridwan menyebut di sini posisi Airlangga berpotensi ditentukan ulang.
“Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya,” kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub ini memprioritaskan pengubahan hasil Munas 2019 berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pakar. Namun di luar itu, kata Ridwan, tentu ada opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
“Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga,” kata Ridwan.
“Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara,” ujarnya.
Sebelumya, Ridwan Hisjam menyebut evaluasi keputusan Munas tersebut merupakan salah satu agenda rapat internal Dewan Pakar. Rapat ini digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menuturkan sejak Airlangga dicapreskan berdasarkan hasil Munas 2019, hingga kini keputusan tersebut belum menunjukkan sinyal arah Partai Golkar di Pilpres 2024.
“Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan,” kata Ridwan, kemarin.
Dia memang tak menampik jika partainya sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Namun Ridwan menuturkan, KIB masih belum jelas arahnya ke mana.
“Karena ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah,” ujarnya.
Sejauh ini, PPP sudah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sementara PAN dan Golkar masih belum menentukan arah dukungan bacapres maupun bacawapres.
- Penulis :
- khaliedmalvino
