Pantau - Kepemimpinan Airlangga Hartarto digoyang lewat kabar rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Rencana itu muncul setelah Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman Agung Laksono pada Minggu (9/7/2023) malam lalu.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menyebut ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan para dewan pakar menjelang Pemilu 2024.
Salah satunya, kata Ridwan, yakni mengevaluasi perihal pencapresan Airlangga Hartarto sebagaimana hasil dari Munas Partai Golkar pada 2019 lalu.
“Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres, bisa calon lain. Tapi berpeluang juga karena munaslub maka pergantian Ketum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” kata Ridwan saat dihubungi, Minggu (9/7/2023).
Wacana munaslub untuk merevisi pencapresan Airlangga menurut Ridwan disebabkan keputusan Munas 2019 lalu tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut.
Pasalnya, elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak pernah beranjak dari angka satu persen.
“Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan,” kata dia.
Selain itu, kongsi politik Golkar dengan PAN dan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu hingga saat ini juga tak kunjung mengumumkan calon presiden atau calon wakil presiden.
Malah, saat ini PPP memilih merapat kepada PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Hal ini membuat kekuatan KIB semakin berkurang.
Rencana itu muncul setelah Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman Agung Laksono pada Minggu (9/7/2023) malam lalu.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menyebut ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan para dewan pakar menjelang Pemilu 2024.
Salah satunya, kata Ridwan, yakni mengevaluasi perihal pencapresan Airlangga Hartarto sebagaimana hasil dari Munas Partai Golkar pada 2019 lalu.
“Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres, bisa calon lain. Tapi berpeluang juga karena munaslub maka pergantian Ketum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” kata Ridwan saat dihubungi, Minggu (9/7/2023).
Wacana munaslub untuk merevisi pencapresan Airlangga menurut Ridwan disebabkan keputusan Munas 2019 lalu tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut.
Pasalnya, elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak pernah beranjak dari angka satu persen.
“Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan,” kata dia.
Selain itu, kongsi politik Golkar dengan PAN dan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu hingga saat ini juga tak kunjung mengumumkan calon presiden atau calon wakil presiden.
Malah, saat ini PPP memilih merapat kepada PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Hal ini membuat kekuatan KIB semakin berkurang.
- Penulis :
- Aditya Andreas
