Pantau - Partai Demokrat turut mendorong hasil rapat pleno Dewan Pakar Golkar yang menghasilkan tiga rekomendasi, salah satunya mendesak Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membentuk poros baru jelang Pilpres 2024.
"Dalam iklim demokrasi yang sehat justru banyaknya kontestan dalam pilpres semakin baik," kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).
Dia pun mendukung syarat ambang batas presidential treshold 20 persen bisa diturunkan menjadi 4 persen seperti parliamentary treshold. Karena menurutnya penurunan persentase presidential treshold ini demi memudahkan pencalonan di Pilpres 2024.
"Bahkan sebaiknya ke depan Presidensial Threshold diturunkan dan disamakan saja dengan Parliamentery Treshold, agar lebih banyak kandidat dalam pilpres, dan tentu semakin banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih pimpinan negara yang lebih baik," imbuh Khaeron.
Dia menilai pembentukan koalisi baru di Pilpres 2024 bakal membuat iklim demokrasi menjadi lebih baik.
"Jadi jika terbentuk koalisi baru dan kandidat baru akan semakin baik bagi iklim demokrasi. Namun memang kekuasaan menggoda, dan merangsang untuk mempertahankan kekuasaanya dengan berbagai ragam dan cara, bahkan membatasi ruang demokrasi agar kekuasanya langgeng, inilah yang menjadi tantangan demokrasi sesungguhnya saat ini," ujar dia.
Khaeron membantah partainya tertarik bergabung dalam poros baru ini. Dia menegaskan komitmen Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem dan PKS.
"Tergantung arah porosnya ke mana dan kalau Demokrat sampai saat ini konsisten dengan Koalisi Perubahan, kemudian Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itu aja pegangannya. Bahwa ada keinginan Golkar membangun poros baru, ke mana arahnya, tergantung pada teman-teman di Golkar," kata dia.
Seperti diketahui, Dewan Pakar Golkar menggelar rapat pleno ke-VIII beberapa waktu lalu. Rapat itu menghasilkan 3 rekomendasi.
Berikut 3 hasil rekomendasi dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Golkar ke-VIII:
1. Membentuk poros/baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, dimana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam Pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan mori seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu, Sdr. Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Sdr. Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
"Dalam iklim demokrasi yang sehat justru banyaknya kontestan dalam pilpres semakin baik," kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).
Dia pun mendukung syarat ambang batas presidential treshold 20 persen bisa diturunkan menjadi 4 persen seperti parliamentary treshold. Karena menurutnya penurunan persentase presidential treshold ini demi memudahkan pencalonan di Pilpres 2024.
"Bahkan sebaiknya ke depan Presidensial Threshold diturunkan dan disamakan saja dengan Parliamentery Treshold, agar lebih banyak kandidat dalam pilpres, dan tentu semakin banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih pimpinan negara yang lebih baik," imbuh Khaeron.
Dia menilai pembentukan koalisi baru di Pilpres 2024 bakal membuat iklim demokrasi menjadi lebih baik.
"Jadi jika terbentuk koalisi baru dan kandidat baru akan semakin baik bagi iklim demokrasi. Namun memang kekuasaan menggoda, dan merangsang untuk mempertahankan kekuasaanya dengan berbagai ragam dan cara, bahkan membatasi ruang demokrasi agar kekuasanya langgeng, inilah yang menjadi tantangan demokrasi sesungguhnya saat ini," ujar dia.
Khaeron membantah partainya tertarik bergabung dalam poros baru ini. Dia menegaskan komitmen Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem dan PKS.
"Tergantung arah porosnya ke mana dan kalau Demokrat sampai saat ini konsisten dengan Koalisi Perubahan, kemudian Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itu aja pegangannya. Bahwa ada keinginan Golkar membangun poros baru, ke mana arahnya, tergantung pada teman-teman di Golkar," kata dia.
Seperti diketahui, Dewan Pakar Golkar menggelar rapat pleno ke-VIII beberapa waktu lalu. Rapat itu menghasilkan 3 rekomendasi.
Berikut 3 hasil rekomendasi dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Golkar ke-VIII:
1. Membentuk poros/baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, dimana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam Pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan mori seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
2. Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu, Sdr. Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
3. Dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Sdr. Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
- Penulis :
- khaliedmalvino
