Pantau - Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solissa menilai, bergabungnya Golkar dan PAN mendukung bacapres Prabowo Subianto bakal menyulitkan posisi Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus Imin untuk mengejar kursi bacawapres.
Terlebih, kata AB Solissa, elektabilitas Gus Imin tak terlalu kompetitif dalam berbagai lembaga survei. Maka tak heran, peluang Gus Imin didorong partai koalisi semakin menurun.
"Situasi ini sudah pasti akan menyulitkan posisi Gus Imin untuk running cawapres. Apalagi, elektabilitas Cak Imin juga tidak terlalu kompetitif di survei, sehingga peluang dia untuk didorong partai koalisi semakin kecil," ujarnya saat dihubungi Pantau.com, Rabu (30/8/2023).
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya masih berpedoman kepada hasil Muktamar V pada Agustus 2019 lalu.
Hasil dari forum tertinggi PKB tersebut, yakni mendorong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Itu (muktamar) sudah menjadi keputusan, nggak akan diubah, presiden atau wakil presiden. Masalahnya yang ditanyakan dengan koalisi yang mana, dengan koalisi Gerindra dan PKB," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Jazilul menegaskan, PKB masih berpedoman pada piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diteken bersama Partai Gerindra pada Agustus 2022.
"PKB masih berpegang pada mekanisme yang itu sudah dikontrak atau ditandatangani bersama Gerindra bahwa bakal capres dan bakal cawapres diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ujar Jazilul.
Meski demikian, ia membenarkan jika koalisinya yang kini bertambah Partai Golkar dan PAN belum membahas bakal cawapres untuk Prabowo.
Ia mengakui, tentu perlu adanya mekanisme baru dalam pembahasan sosok tersebut dengan bergabungnya Golkar dan PAN.
Meskipun PKB masih berpegang teguh dengan piagam deklarasi, PKB juga terus mendorong Muhaimin menjadi cawapres dalam koalisi tersebut.
"Kalau Pak Muhaimin tidak mampu, tidak berhasil berjuang untuk masuk di kertas suara pilpres, ya kembalikan lagi aja ke partai, biar diatur oleh partai lagi," ujar Wakil Ketua MPR itu.
- Penulis :
- Khalied Malvino
