Pantau - Isu perombakan alias reshuffle kabinet menguat menyusul kabar merapatnya Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Istana Bogor, Jawa Barat. SBY dikabarkan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menafsirkan Demokrat bakal masuk jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju jelang periode akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
"Saya belum mendengar apakah Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle segera. Jika Demokrat masuk koalisi pemerintah dan AHY menjadi menteri, hemat saya bagus. Ini adalah 'sesuatu banget' secara politis," kata Dradjad kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).
Dia menilai, peluang bergabungnya Demokrat ke Kabinet Indonesia Maju juga memperlihatkan dinamisknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan SBY dan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
"Karena, dia menjadi cerminan dinamika hubungan antara Presiden Jokowi dengan kedua pendahulu beliau, yaitu Ibu Presiden Megawati dan Bapak Presiden SBY," ujarnya.
"Karena 'sesuatu banget', hemat saya prosesnya akan perlu waktu yang cukup. Ada beberapa pertimbangan," imbuhnya.
Dradjad lalu mengungkit sikap Megawati yang diprediksi bakal sulit menerima Demokrat ke koalisi.
"Pertama, Presiden Megawati selama ini sulit menerima Presiden SBY dan partainya masuk ke dalam koalisi. Berbicara empat mata setahu saya juga tidak pernah selama sekitar 20 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi tidak akan berdiskusi dulu dengan Presiden Megawati tentang hal ini, meskipun reshuffle itu hak prerogatif beliau?" katanya.
Dradjad percaya, SBY akan tetap waspada untuk bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Drajad pun menakar kans Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri dari Demokrat.
"Kedua, Presiden SBY adalah tokoh yang selalu hati-hati dan cermat dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Saya yakin beliau akan menghitung dengan cermat apa untung ruginya bagi Demokrat jika masuk kabinet sekarang, apalagi jika AHY atau Ibas yang menjadi menteri. Berdasarkan pengalaman Golkar, Gerindra dan PAN, Presiden Jokowi cenderung ingin Ketum parpol yang menjadi menteri beliau, kecuali ada alasan yang juga 'sesuatu banget'," katanya.
"Ketiga, jika benar AHY yang masuk kabinet, Presiden Jokowi tentu akan sangat cermat memilih portofolio mana agar kinerja pemerintah maksimal. Di sisi lain Presiden SBY tentu ingin portofolio di mana AHY bisa berkinerja bagus sehingga membantu elektabilitas Demokrat," lanjut Dradjad.
- Penulis :
- Khalied Malvino
