Pantau - Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menanggapi pernyataan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani terkait banyak yang tak siap anak muda memimpin Indonesia. Chicco malah mempertanyakan kelayakan bacawapres Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Kami balik bertanya apakah layak Gibran jadi pemimpin nomor 2 di negara besar yang kita cintai ini? Dengan pengalaman yang sangat minim di pemerintahan, bahkan dalam kehidupan secara umum," kata Chico kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).
Chico menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud siap berkompetisi dengan semua kontestan di Pilpres 2024. Chico lalu menyebut pencalonan Gibran hanya meningkatkan kewaspadaan TPN Ganjar-Mahfud.
"TPN Ganjar Mahfud pada prinsipnya siap bertarung dengan siapapun di kontestasi pilpres ini. Kehadiran seorang Gibran tidak banyak mempengaruhi strategi kampanye TPN Ganjar-Mahfud, kecuali mungkin peningkatan kewaspadaan kami atas kemungkinan ketidaknetralan aparat negara, hingga penyelenggara Pemilu. Karena faktanya Gibran adalah anak kandung Presiden," ucapnya.
Chico lalu menyinggung uji materiil batas usia capres-cawapres yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Chico menyindir Anwar Usman selaku adik ipar Presiden Jokowi diberhentikan sebagai Ketua MK lantaran melakukan pelanggaran etik berat.
"Dan kita ketahui pencalonannya pun jelas dipaksakan melalui proses gugatan di MK hanya untuk memenuhi kriteria khusus baginya dan ketua MK yang juga adalah pamannya yang memutus. Perkara tersebut sudah dinyatakan melakukan beberapa pelanggaran berat hingga dicopot dari jabatannya," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, banyak pihak yang tak menyukai pasangan bacapres-bacawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lantaran tidak siap jika negara ini dipimpin anak muda.
"Itu sebabnya banyak orang yang tidak suka terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Banyak orang yang tidak siap dengan situasi Pemilu 2024 nanti. Disepakatinya Mas Gibran sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju sebagai bagian dari cara kita menyambut dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045," ucap Muzani seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (10/11/2023).
Muzani menyebut, ada pihak tertentu yang tidak siap dengan adanya sosok cawapres muda karena peran pemuda akan lebih signifikan, mengingat hampir 60 persen pemilih di Pilpres 2024 adalah kaum muda. Padahal, kata dia, Gibran didapuk sebagai cawapres untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
"Agar di usia negara Indonesia yang ke 100 tahun nanti akan menjadi siap, maka Gibran adalah perwakilan anak muda yang dipersiapkan untuk Indonesia Emas bahwa generasi muda harus disiapkan (menjadi pemimpin) di 2024, maka kita harus rela untuk itu," ujarnya.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran itu juga menyinggung soal adanya upaya sistematis untuk mendegradasi dukungan kepada Prabowo-Gibran yang menurutnya semakin menguat.
"Tapi hari-hari ini upaya itu dicurigai, upaya itu disalahpahami, disalah mengerti. Ada yang menuduh menghidupkan Orde Baru. Ada yang menuduh sedang menghidupkan nepotisme atau KKN. Bahkan meminta pasangan (Prabowo-Gibran) ini mundur saja," tuturnya.
Ia mengklaim, kehadiran Wali Kota Solo dalam kontestasi Pilpres 2024 ini menjadi ancaman bagi pihak lawan karena lebih dari 56 persen jumlah pemilih adalah anak muda.
"Padahal, lebih dari 55 persen pemilih di Pemilu 2024 adalah anak muda. Masa kita ajukan cawapres anak muda malah dituduh ini itu. Kami merasa kemenangan Prabowo-Girban sudah di depan mata, sehingga upaya itu dihalangi," ucap Muzani.
Muzani mengaku upaya degradasi itu justru akan memperkuat semangat kader, simpatisan, Partai Gerindra, dan partai koalisi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Kami yakin seluruh kader Gerindra, masyarakat dan simpatisan Prabowo-Gibran, bahkan partai-partai Koalisi Indonesia Maju tidak akan gentar menghadapi tuduhan itu karena kita yakin Prabowo-Gibran akan menang di 2024," katanya.
Muzani menambahkan, apabila Prabowo-Gibran mendapat kepercayaan rakyat dan terpilih menjadi presiden, maka kekuasaan itu akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin.
Termasuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk subsidi, menghilangkan kartu tani, hingga memberikan makanan dan susu gratis di sekolah dan pesantren.
- Penulis :
- Khalied Malvino
