Giliran Civitas Academica UNJ Bersuara Desak Presiden Jokowi Kembali ke Koridor Demokrasi

Pantau - Civitas Academica Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar 'deklarasi Rawamangun' sebagai bentuk kritik dan seruan kepada pemerintah Joko Widodo untuk kembali ke koridor demokrasi.

Deklarasi ini diikuti oleh mahasiswa, dosen, senat, hingga guru besar, sebagai respons terhadap realitas tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang dinilai mengkhawatirkan, terutama terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Perwakilan Civitas Academica UNJ, Ubedilah Badrun, menyatakan bahwa fenomena kontestasi politik yang menodai nilai-nilai etika, moral, dan hukum, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, menjadi perhatian utama dalam deklarasi ini.

"Itu yang kemudian menimbulkan kekisruhan sosial dan politik yang dapat mengancam sendi-sendi keutuhan NKRI," ujar Ubed, Selasa (6/2/2024).

Menurut Ubed, sebagai hasil dari reformasi anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Indonesia memilih jalan demokrasi sebagai cara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berbasis Pancasila.

"Demokrasi dipandang sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan menegakkan NKRI," lanjutnya.

Ubed juga menegaskan, salah satu ciri utama negara demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

"Oleh karena itu, segala bentuk kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pemilu dianggap sebagai kejahatan dalam berdemokrasi dan konstitusi," tegasnya.

Dalam deklarasi tersebut, Civitas Academica UNJ mendesak penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

Mereka menekankan pentingnya menjunjung tinggi netralitas dan integritas, serta mengantisipasi segala masalah, gejala, dan peristiwa yang dapat mengakibatkan penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Civitas Academica UNJ juga menekankan pentingnya netralitas dan tidak memihak dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum terkait dalam menjalankan proses Pemilu.

Mereka menuntut agar tidak terjadi cawe-cawe politik, intimidasi, politik uang, atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu yang menyimpang dari koridor demokrasi dan konstitusi.