Siapa Parpol yang Diprediksi Bakal Merapat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Pantau - PDIP secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Langkah ini diduga kuat merupakan respons atas luka politik cukup dalam yang dialami oleh PDIP.

Sejumlah pihak dari berbagai kalangan menilai bahwa kehadiran oposisi yang bermakna sangat diinginkan oleh publik sebagai bentuk penyeimbang dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran, jika mereka memenangkan pemilihan.

Namun, di tengah kondisi tersebut, Partai Gerindra yang menjadi pendukung utama pasangan Prabowo-Gibran, tidak tinggal diam. 

Mereka disebut akan membuka pintu bagi kemungkinan koalisi dengan partai-partai lain di Pilpres 2024, dengan harapan untuk mengurangi resistensi terhadap kebijakan politik di parlemen.

Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Koalisi Indonesia Maju masih belum mencapai mayoritas suara di parlemen, dengan kurang dari 50% suara. 

Pertanyaannya, siapa saja partai politik yang mungkin bersedia menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan?

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, ada dua kemungkinan dalam peta koalisi di parlemen. 

Pertama, pilihan untuk ‘sapu bersih’ dengan merangkul semua rival politik, atau kedua, membentuk koalisi terbatas sesuai kebutuhan di parlemen.

Adi mengatakan, Prabowo hanya butuh tambahan sekitar 10% suara di parlemen, atau sekitar total 55% suara.

“Ini artinya hanya membutuhkan satu atau dua partai politik tambahan untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen,” ujar Adi saat dihubungi, Jumat (16/2/2024).

Ia memprediksi, sejumlah parpol yang akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran adalah PKB, PPP, dan NasDem. 

“Alasannya cukup sederhana, karena partai-partai ini belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjadi oposisi,” terangnya.

Adi juga mengakui ada pengalaman pada Pilpres 2019 ketika Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi. 

Saat itu, Gerindra, yang memiliki suara sekitar 12,57%, ikut memperkuat koalisi pemerintahan setelah Prabowo Subianto diangkat sebagai Menteri Pertahanan.

"Partai politik kutu loncat dan pembentukan koalisi gendut tentu membuat demokrasi tidak sehat karena tidak ada perimbangan politik antara pemerintah dan parlemen,” tutupnya.