Pantau - Para pengusung hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 di DPR RI dinilai kurang serius dalam mengajukan hak mereka.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, ketidakseriusan ini terlihat dari ketidakhadiran Ketua DPR, Puan Maharani, pada sidang paripurna pada Selasa (5/3/2024). Padahal, Puan juga merupakan Ketua DPP PDIP yang berniat mengajukan hak angket.
"Ketidakhadiran Puan Maharani di rapat paripurna menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal hak angket," ujar Arifki dalam keterangannya pada Rabu (6/3).
Menurut Arifki, hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP berpotensi runtuh sebelum terealisasi. Ia menekankan, meski jumlah anggota DPR dari partai koalisi 01 dan 03 lebih dominan dibandingkan partai-partai di koalisi 02, namun PPP dan NasDem tidak terbuka dalam menyatakan sikapnya di Paripurna.
"PPP masih berjuang untuk memastikan lolos parlemen di Pileg 2024. Sedangkan Nasdem, sepertinya masih menunggu langkah PDIP," jelas Arifki.
Arifki melihat, hak angket menjadi ruang negosiasi dari parpol pendukung 01 dan 03 untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia memandang perlunya partai tambahan dalam pemerintahan baru sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas di parlemen.
"PDIP memang terlatih menjadi partai oposisi, tetapi 2 periode pemerintahan Jokowi menjadi bagian dari kekuasaan. PKS, jika ada tawaran bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran bakal sulit ditolak juga," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Muhammad Rodhi
