Pantau - PDI Perjuangan (PDIP) melalui Ketua DPP-nya, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang saat ini berada dalam tekanan.
“Kami meminta pemerintah mengkaji apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk menerapkan kenaikan tersebut, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil,” kata Deddy dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Baca Juga:
Sudah Disetujui Semua Fraksi, PKB Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tak Perlu Diperdebatkan
Kenaikan PPN: Kebijakan yang Warisi dari Pemerintahan Jokowi
Deddy menegaskan bahwa usulan kenaikan tarif PPN ini bukanlah kebijakan inisiatif Fraksi PDIP, melainkan hasil pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Salah jika menyebut PDIP adalah inisiatornya. Pemerintah saat itu mengusulkan melalui Kementerian Keuangan, dan kami hanya menjalankan tugas dalam pembahasan,” jelas Deddy.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan asumsi bahwa kondisi ekonomi global dan nasional akan tetap stabil. Namun, situasi saat ini berbeda dari yang diharapkan, dengan berbagai tantangan seperti melemahnya daya beli, meningkatnya angka PHK, dan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Fokus pada Pemulihan Ekonomi
Deddy menyampaikan bahwa PDIP mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi menekankan bahwa kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
“Kami tidak ingin kebijakan ini justru menciptakan masalah baru bagi pemerintahan Prabowo. Jika pemerintah yakin bahwa kenaikan ini tidak akan membebani rakyat, silakan lanjutkan. Namun, kajian yang mendalam tetap diperlukan,” imbuhnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa partainya hanya berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini.
Pandangan ke Depan
PDIP berharap pemerintah lebih mengedepankan kebijakan yang pro-rakyat, seperti penguatan jaring pengaman sosial dan program-program yang mendukung daya beli masyarakat. Menurut Deddy, stabilitas ekonomi hanya dapat dicapai jika kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.
“Kita ingin memastikan bahwa rakyat tidak semakin terbebani. Fokusnya adalah pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
