DPR Nilai Pembongkaran Pagar Laut Bukti Nyata Dukungan Nelayan dari Pemerintah

Pantau - Pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, baru-baru ini menjadi sorotan publik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kelancaran aktivitas para nelayan sekaligus menjaga tata lingkungan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan tindakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat pesisir.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, tindakan presiden mencerminkan komitmen terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan nelayan.“Pembongkaran ini bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah memperhatikan aspek legalitas dan keberlanjutan,” ujar Sarmuji di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pagar bambu yang dibangun secara ilegal di kawasan perairan Tanjung Pasir telah lama menjadi kendala bagi para nelayan setempat. Selain mengganggu jalur pelayaran, keberadaan pagar ini juga mengancam ekosistem laut di wilayah tersebut.

Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan oleh 600 personel TNI AL bersama para nelayan.“Kami menjalankan perintah langsung dari Presiden RI melalui Kepala Staf AL. Tindakan ini bertujuan membuka kembali akses yang sempat tertutup untuk para nelayan,” jelas Harry di Pos AL Tanjung Pasir, Sabtu (18/1).

Baca juga:
AHY Akui Tak Tahu Soal HGB Pagar Laut saat Menjabat Menteri ATR/BPN
 

Harry menambahkan bahwa pagar tersebut tidak memiliki izin resmi, sehingga keberadaannya dianggap melanggar hukum.“Selain mendukung nelayan, langkah ini juga menjadi bentuk penegakan hukum terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Keputusan presiden ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama para nelayan yang merasa terbantu dengan pembongkaran tersebut. Salah satu nelayan, Darman (45), menyampaikan rasa terima kasihnya.“Dengan pagar itu dibongkar, kami jadi lebih mudah melaut dan mencari ikan. Terima kasih kepada Presiden dan semua yang terlibat,” ungkapnya.

Langkah ini diharapkan menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, khususnya nelayan. Selain itu, tindakan tegas terhadap aktivitas ilegal seperti pembangunan pagar laut diharapkan mampu menjaga ekosistem laut Indonesia untuk generasi mendatang.