Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nusron Wahid mengungkapkan adanya potensi besar berupa 1,1 juta hektare tanah di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum terdaftar secara resmi.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron dalam pertemuannya bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah guna menjalin kerja sama dalam pengelolaan tanah yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat.
" Ini masih banyak peluang HGU dan HGB di sini. Karena itu harus kita tata ulang, kita berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya," kata Nusron.
Dorong Pemerataan dan Pengurangan Ketimpangan
Nusron menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
Ia menyebut diperlukan penataan ulang sistem pertanahan yang berlandaskan pada asas keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
Tiga prinsip utama yang ditekankan Nusron dalam pengelolaan tanah adalah: yang besar tidak dimatikan tapi tidak diberi ruang ekspansi lagi, yang kecil harus didorong untuk tumbuh, dan yang belum memiliki harus diusahakan agar mendapat akses.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif.
Dukungan Pemda Sulteng terhadap Program Penataan Tanah
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menyatakan dukungannya terhadap arahan Menteri Nusron dan menyebut pemerintah daerah siap melaksanakan langkah-langkah yang disampaikan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh seluruh wali kota dan bupati se-Provinsi Sulawesi Tengah, serta didampingi oleh Kepala Biro Humas Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Muh Tansri.
Nusron menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan agar tanah-tanah yang belum termanfaatkan dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Pantau Community
