Pantau - Survei yang dilakukan Indonesia National Survey and Strategy (INSS) menunjukkan bahwa 84,25 persen responden setuju Presiden kedua RI, Soeharto, diberi gelar pahlawan nasional.
Sebanyak 8,17 persen menyatakan tidak setuju dan 7,58 persen menyatakan ragu-ragu atas wacana pemberian gelar tersebut.
Dukungan terbesar berasal dari pandangan terhadap jasa Soeharto di bidang pembangunan ekonomi sebesar 50,58 persen, disusul stabilitas nasional sebesar 33 persen.
Sektor pertanian dan ketahanan pangan menjadi aspek yang paling diingat responden, dengan persentase sebesar 33,75 persen.
Penolakan dan Harapan Evaluasi Objektif
Penolakan terhadap gelar tersebut sebagian besar didasarkan pada isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebesar 7,42 persen serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebesar 5,67 persen.
Namun demikian, sebanyak 61,08 persen responden menyatakan bahwa kontroversi masa lalu tidak menjadi hambatan dalam pemberian gelar pahlawan nasional.
Sebanyak 86,67 persen responden menginginkan evaluasi dilakukan secara objektif tanpa campur tangan kepentingan politik.
Mayoritas responden, yakni 56,83 persen, juga menilai bahwa penilaian terhadap kelayakan gelar sebaiknya dilakukan melalui kombinasi antara survei publik dan kajian akademik, bukan semata keputusan elite politik.
Survei INSS dilakukan secara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi pada periode 1–8 November 2025.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Tria Dianti
