Pantau - Penerapan sistem pemilihan kepala desa (Pilkades) elektronik secara luring (offline) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berhasil memangkas biaya operasional hingga 90 persen dan meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan.
Model digital ini dinilai efektif, aman, dan berpotensi diadopsi sebagai standar nasional untuk efisiensi demokrasi di Indonesia.
Efisiensi Anggaran dan Potensi Nasionalisasi Sistem
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa transformasi digital pada Pilkades Karawang merupakan respons terhadap mahalnya biaya demokrasi konvensional.
"Penerapan sistem elektronik ini berawal dari kepedulian kami terhadap biaya penyelenggaraan yang cukup mahal. Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90 persen," ungkapnya.
Ono menjelaskan bahwa efisiensi ini memungkinkan pengalihan anggaran desa ke sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur fisik.
Berbeda dengan uji coba parsial di daerah lain, Pilkades Karawang pada Minggu, 28 Desember 2025, telah menerapkan sistem elektronik secara menyeluruh dan serentak.
Ia menegaskan bahwa sistem offline ini aman dari gangguan siber dan layak diangkat ke level nasional.
"Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada," ujarnya.
Partisipasi Meningkat dan Ramah Kelompok Rentan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jawa Barat, Ade Afriandi, menyatakan bahwa efisiensi teknis yang tercapai juga sejalan dengan meningkatnya partisipasi pemilih.
"Partisipasi pemilih di Desa Cadaskertajaya mencapai angka fantastis 91 persen. Sementara Desa Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen," katanya.
Ia menambahkan bahwa sistem ini tidak hanya menekan angka golput, tetapi juga ramah bagi kelompok rentan.
Sebagai contoh, Ade menyebut praktik inklusif di Desa Wanakerta, yang menyediakan kursi roda dan petugas khusus bagi penyandang disabilitas serta lansia.
"Seperti di Wanakerta, TPS-nya sudah ramah penyandang disabilitas. Ada langkah konkret dari KPPS, misalkan menyediakan kursi roda ataupun petugas khusus yang siap mengantar dan membantu pemilih penyandang disabilitas maupun lansia," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan keberhasilan ini dapat melahirkan pemimpin desa yang visioner, sekaligus mewujudkan demokrasi desa yang lebih hemat, praktis, dan inklusif.
- Penulis :
- Gerry Eka
