Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan perlindungan perempuan di ruang digital menjadi prioritas utama untuk mendorong pemberdayaan di era teknologi saat ini.
Hal itu disampaikan di Jakarta, Rabu (29/4/2026), seiring meningkatnya akses digital yang telah menjangkau sekitar 80 persen populasi Indonesia atau lebih dari 223 juta penduduk.
Akses Luas Harus Diimbangi Perlindungan
Meutya mengatakan tantangan saat ini tidak hanya membuka akses digital bagi perempuan, tetapi juga memastikan keamanan dalam pemanfaatannya.
Ia mengungkapkan, “Kalau dulu kita berjuang membuka akses, hari ini tantangannya adalah memastikan akses tersebut dapat dimanfaatkan dengan aman dan produktif."
Ia menambahkan, “Ketika akses terbuka lebar, pelindungan terhadap perempuan harus semakin kuat.”
Menurutnya, berbagai ancaman seperti penipuan keuangan, eksploitasi, dan konten berbahaya masih menjadi risiko nyata di ruang digital.
Kebijakan dan Upaya Pemerintah
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.
Aturan tersebut antara lain membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform berisiko tinggi dan terus diperkuat implementasinya sejak 2026.
Meutya menyatakan, “Harapan kami, dengan aturan ini tidak hanya anak-anak yang terlindungi, tetapi seluruh ekosistem digital menjadi lebih sehat."
Ia juga menambahkan, “Orang tua juga akan lebih tenang saat anak dan keluarganya beraktivitas di dunia digital.”
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis guna menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.
Menurutnya, “Perempuan dan laki-laki adalah dua sayap bangsa. Jika keduanya bergerak seimbang, Indonesia akan mampu terbang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan global."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
