Pantau - Presiden Joko Widodo menegaskan jajarannya di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berhenti membuat aplikasi baru.
Hal ini disampaikan Jokowi saat meluncurkan platform layanan publik digital terintegrasi INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop," ujar Jokowi.
Hal tersebut ditegaskan karena telah ada 27 ribu aplikasi baik itu milik kementerian, lembaga, hingga Pemda yang tidak terintegrasi satu sama lain, melainkan beroperasi secara independen. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran tahun ini untuk pembuatan aplikasi dan platform baru mencapai sekitar Rp 6,2 triliun.
"Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru," lanjutnya.
Kemudian, Jokowi mengatakan aplikasi diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi masyarakat. Namun, apabila aplikasi tersebut tidak saling terintegrasi, maka tujuan utamanya akan menjadi terhambat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementrian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," jelas Jokowi.
- Penulis :
- Nur Nasya Dalila
