Pantau.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan sosok Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru. Menurutnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru jabatannya akan setingkat dengan menteri.
"Badan otorita ini setingkat menteri dan saya kira segera ada UU-nya. Nanti Presiden dengan menyiapkan siapa menteri di Badan Otorita. Sedang difinalisasi," katanya dalam Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Baca juga: Menko Luhut Soal Konsep Ibu Kota Baru: Betul-betul Akan Dilihat Orang
Ada tiga klaster di ibu kota baru nanti, yakni klaster pemerintah, klaster perumahan, dan perkantoran serta klaster infrastruktur atau fasilitas publik dan ICT.
Di klaster pemerintah, pendanaan, kepemilikan tanah dan aset menjadi kewenangan pemerintah Indonesia.
Sementara itu di klaster perumahan dan perkantoran serta klaster infrastruktur/fasilitas publik dan ICT, pendanaannya dapat dikerjasamakan dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca juga: Jokowi Sebut Ibu Kota Baru Terinspirasi Canberra, Ini Kata Warga Australia
Dalam hal ini, pemerintah dapat menjual atau memberikan konsesi lahan kepada swasta sehingga pengelolaan aset dapat dilakukan swasta. Adapun Luhut menjelaskan, bangunan pemerintah akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN.
"Sementara itu entertainment, education, resort, health, fianncial center, di ibu kota baru ini kami kasih private sector. Private sector yang mau masuk sini macam-macam, banyak sekali yang berminat masuk di sini," tandasnya.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
