Klarifikasi Harta Rp56 M, KPK Periksa Rafael Alun Rabu Besok

Headline
Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) (Deni Hardimansyah/Pantau.com)Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) (Deni Hardimansyah/Pantau.com)

Pantau – Bekas Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu (1/3/2023).

Pemanggilan terhadap ayah dari tersangka kasus penganiayaan Mario Dandy Satrio ini guna mengklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Rabu, yang bersangkutan rencana diundang klarifikasi,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Senin (27/2/2023).

KPK telah mengadakan pertemuan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait LHKPN milik Rafael. Pertemuan kedua belah pihak digelar pagi tadi.

Pihaknya berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Irjen Kemenkeu) untuk pemeriksaan lanjutan terhadap harta Rafael.

“Betul tadi pagi. Koordinasi langkah pemeriksaan lanjutan,” jelasnya.

Klarifikasi KPK soal LHKPN Pejabat Pajak Kemenkeu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyayangkan opini pihak-pihak tertentu yang didasarkan ketidaktahuannya sehingga tidak berdasar data, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) petugas Pajak Kementerian Keuangan.

Menurut Nurul Gufron, inti kegiatan pelaporan kekayaan penyelenggara negara melalui LHKPN adalah untuk dinilai kewajaran hartanya berdasarkan income yang sah, sehingga LHKPN setelah dilaporkan Oleh KPK pasti dilakukan verifikasi dan pemeriksaannya.

“Khusus dalam LHKPN salah seorang pegawai Kemenkeu ini, KPK juga telah menindaklanjuti dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak tahun 2020,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Minggu (26/2/2023).

Dia menambahkan, KPK mencatat selama 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 195 LHKPN, dan tahun sebelumnya 2021 sejumlah 185 LHKPN. Baik dalam konteks pencegahan korupsi maupun dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Dalam *konteks pencegahan korupsi,* harapannya adanya kewajiban lapor tersebut untuk meninbulkan rasa takut dan enggan untuk melakukan korupsi,” katanya.

Wakil Ketua KPK menjelaskan, terhadap harta penyelenggara negara KPK yang dinilai tidak wajar kemudian dianalisis dan dikonfirmasi kepada pelapor dan jika tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum baik oleh KPK jika merupakan wilayah kewenangan KPK.

“Atau dengan mengkoordinasikannya kepada instansi yang berwenang ataupun pihak terkait lainnya.” ucapnya.

Bahkan hasil analisis pemeriksaan LHKPN ini juga sering digunakan sebagai *instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian, lembaga, maupun pemda.*

Hal itu menjadi bagian proses pencegahan agar pihak yang dipilih adalah pihak berintegritas.

Selebihnya jika ada Laporan atau penyelidikan terhadap pihak PN, LHKPN dapat juga digunakan sebagai untuk mendukung pengungkapan suatu perkara tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang (TPPU) serta upaya asset recovery-nya.

Menurut Nurul Gufron, untuk melengkapi pada upaya pendidikannya, KPK telah intens melakukan edukasi dan sosialisasi pengisian LHKPN agar para penyelenggara negara melaporkan LHKPN nya secara patuh tepat waktu, dan yang tidak kalah penting adalah diisi dengan benar sesuai faktualnya.

“Maka ironis, jika ada teman-teman yang dulu berkiprah di KPK justru kemudian beropini tidak sesuai data dan faktanya,” katanya.

Tim Pantau
Editor
Khalied Malvino
Penulis
Khalied Malvino