Pantau Flash
Seluruh Kecamatan di Kota Medan Masuk Zona Merah COVID-19
PSBB Bodebek Kembali Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
Nihil Kasus Baru di 6 Provinsi, Positif COVID-19 di Indonesia 29.521 Kasus
PSBB di Kota Bekasi Diperpanjang hingga 2 Juli 2020
PSBB Masa Transisi, Gojek: Driver Dapat Layani Penumpang 8 Juni

DPD Sebut Kebijakan Pemerintah Jadi Biang Kerok Lambatnya Penyaluran Bansos

DPD Sebut Kebijakan Pemerintah Jadi Biang Kerok Lambatnya Penyaluran Bansos Ilustrasi pembagian Bansos (Foto: Antara)

Pantau.com - Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang mengaku mendapat informasi bahwa lambatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus korona atau COVID-19, akibat berubah-ubahnya kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

"Informasi itu saya terima dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Provinsi Kalimantan Tengah dan P3MD Barito Selatan serta Kepala Desa saat melaksanakan reses secara daring (dalam jaringan)," kata Teras Narang di Palangka Raya, Kamis (21/5/2020).

Adapun informasi yang diterima terkait penyaluran bansos yakni, menyeimbangkan data kriteria miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial masih kesulitan akibat terkendala dalam pemutakhiran, perubahan regulasi menyulitkan pendataan, parameter kriteria miskin di Kalteng belum jelas.

Baca juga: Presiden Jokowi: Prosedur Bansos Berbelit-belit

Kesulitan lain dalam menyalurkan bansos di tingkat desa yakni, diharuskannya pelaksanaan proses alur RKPDes dan APBDes di desa memerlukan musyawarah desa khusus, yang kemudian dilanjutkan pembuatan peraturan kepala desa hingga posting ke sistem. Tahapan itu dianggap tidak sederhana, dan justru menyulitkan masyarakat.

"Lebih menyulitkan lagi, saya terima informasi adanya regulasi dana desa tahap I yang awalnya skema 40 persen di tahap pertama, 40 persen tahap kedua, dan 20 persen tahap tiga untuk desa selain mandiri, di ubah menjadi 15 persen, 15 persen, 10 persen. Alhasil, perubahan itu menyita waktu dalam koordinasi," kata Teras.

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu mengatakan. dari hasil reses secara daring itu ada permintaan sekalian usul agar ada perubahan perubahan sistem alur regulasi yang sederhana agar aparat desa tidak kesulitan.

Baca juga: Pengamat: Bantuan Sosial COVID-19 Jangan Dipolitisasi

Dan, terkait banyaknya bansos dari pusat dan daerah dengan aturan yang berbeda menyulitkan aparat di bawah. Seharusnya, kondisi tersebut dibuat satu pintu karena obyeknya sama.

"Saya juga menerima usulan yang perlu disampaikan kepada pemerintah terkait perlu adanya kebijakan skala lokal dalam proses penyaluran bansos tersebut. Itu beberapa informasi dan usulan yang saya terima saat reses daring," kata Teras Narang.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: