Pantau Flash
Tinjau Penanganan COVID-19, Doni hingga Menkes Terawan Sambangi Papua Barat
Komnas Anak Layangkan Panggilan ke-2 pada Lembaga Pimpinan Anies Baswedan
KPK Setor Rp500 Juta dari Perkara Kabid Pembangunan Jalan Muara Enim
Dua Pekan Lagi WHO Akan Umumkan Hasil Uji Klinis Obat COVID-19
Densus 88 Antiteror Amankan Seorang Wanita Terduga Teroris di Semarang

Pelaksanaan Ibadah Haji Ditiadakan Pemerintah, Ini Kata Komnas Haji-Umrah

Pelaksanaan Ibadah Haji Ditiadakan Pemerintah, Ini Kata Komnas Haji-Umrah ilustrasi kegiatan umroh. (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Komnas Haji dan Umrah mengapresiai keputusan pemerintah yang membatalkan keberangkatan haji tahun ini dengan pertimbangan prioritas keselamatan jamaah daripada kepentingan lain, terutama dari aspek ekonomi.

"Terlebih Indonesia adalah negara yang mendapatkan porsi kuota terbesar jamaah haji, yakni 221 ribu orang, yang tentu saja sangat berkepentingan untuk dilindungi keselamatan dan keamanannya oleh pemerintah," kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Menag: Calon Jemaah Haji yang Telah Lunasi BIPIH Berangkat 2021

Menteri Agama Fachrul Razi sempat beberapa kali mundur mengambil keputusan soal penyelenggaraan haji tahun ini. Namun pada Selasa, Menag Fachrul mengumumkan pembatalan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M.

"Kendala ancaman penularan COVID-19 menjadi dasar keputusan pemerintah untuk melindungi kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah seiring pandemi COVID-19 yang melanda dan belum ada tanda-tanda reda," katanya.

Kondisi itu, kata dia, juga melanda Arab Saudi dan Indonesia yang masih berjuang keras melawan virus mematikan tersebut.

Baca juga: Menag Fachrul Razi: Ibadah Haji 2020 Ditiadakan

Dia mengapresiasi keputusan cepat pemerintah yang tidak harus menunggu pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi. Pihak kerajaan pengelola dua Tanah Suci sampai Selasa siang belum juga menyampaikan sikap resminya terkait kepastian penyelenggaraan ibadah haji.

"Hal ini menandakan pemerintah Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia hendak memberikan sinyal kuat di kancah dunia internasional bahwa negara RI adalah negara yang berdaulat penuh, sehingga memiliki independensi, bisa berpijak dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya," kata dia.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: