Pantau Flash
Cuaca Tak Menentu, Pemkab Bogor Larang Korban Banjir Bandang Puncak Pulang
Antam Klaim Tak Bersalah Soal Transaksi Emas di Surabaya dan Akan Banding
Eksportir Sambut Positif Dukungan Kuat Pemerintah untuk Sarang Burung Walet
Persib Akan Perpanjang Kontrak Pemain yang Habis pada Februari
Kasus Positif Virus Korona di RI Bertambah 10.365, Total Jadi 927.380 Orang

Pemblokiran Internet Papua, Wiranto: Saya Tak Ragu Terus 'Lemotkan' Medsos

Pemblokiran Internet Papua, Wiranto: Saya Tak Ragu Terus 'Lemotkan' Medsos Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. (Foto: Antara/Aprilio Akbar)

Pantau.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah tak ragu-ragu akan terus memberlakukan pemblokiran internet di Papua jika dirasa situasi di sana masih membahayakan dan mengancam keamananan nasional.

Menurutnya terkait pemblokiran pemerintah tak berlaku secara sewenang-wenang. Selain itu juga ia menilai bahwa kebijakan tersebut tak  melanggar hukum lantaran niatnya untuk menjaga keamanan nasional.

Baca Juga: Wiranto Soal Kerusuhan Papua: Pelaku Jangan Digeneralisasi

"Saya tak ragu-ragu untuk setiap saat melemotkan medsos, enggak ada masalah kalau memang sudah membahayakan kepentingan nasional," kata Wiranto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Wiranto mengatakan, medsos merupakan salah satu alat propaganda kepada pemerintah. Menurutnya dengan masifnya medsos, oknum penyebar berita bohong atau hoaks akan lebih mudah membuat situasi semakin panas. 

"Apa kita biarkan provokasi, membakar-bakar masyarakat, menyebarkan berita lewat media sosial?," ungkapnya. 

Saat disinggung tenggat waktu pemblokiran internet di Papua itu, Wiranto tak menjawab secara pasti. Namun, ia bisa memastikan apabila situasi keamanan di Papua sudah dinyatakan aman, maka pemerintah akan mencabut pemblokiran tersebut.

"Ya sampai aman (akan dicabut pemblokiran)," tandasnya.

Baca Juga: Mahasiswa Papua di Australia Semakin Tertekan, NKRI Dikhawatirkan

Sementara sebelumnya, Pejuang hak asasi manusia serta penggiat digital mengatakan langkah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melanggar kebebasan informasi warga Papua.

Guberrnur Papua, Lukas Enembe mengatakan kepada wartawan di Jakarta jika ia telah banyak menerima keluhan soal pemblokiran internet.

"Makanya kami harap semua sisi informasi bisa dibuka," ujar Lukas.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: