Pantau.com - Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sempat mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa diakses. Bahkan situs dpr.go.id, sempat di-hack dan diganti dengan 'Dewan Penghianat Rakyat'.
Lumpuhnya situs DPR ini menjadi perbincangan oleh para warganet di lini masa. Warganet mengatakan peretas juga ikut bergabung dalam aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Dalam sebuah video di TikTok, menunjukkan tampilan beranda website resmi DPR yang awalnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah menjadi 'Dewan Penghianat Rakyat Republik Indonesia'.
Baca juga: #JokowiKabur Menggema di Twitter, Netizen: Katanya Rindu Didemo Mahasiswa
Sejak pagi, situs resmi DPR mengalami gangguan akses. Website hanya menunjukkan layar putih dengan pemberitahuan kesalahan akses atau an error eccured while processing your request. Namun pukul 11.15 WIB, website sudah kembali bisa diakses.
Pantau.com mencoba mengonfirmasi perihal website DPR yang terkena serangan siber ini dengan pihak terkait. Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan adanya upaya peretasan. "Ada upaya untuk itu," kata Indra kepada Pantau.com, Kamis (8/10/2020).
Indra juga mengatakan, upaya peretasan telah dilakukan sejak Senin sore, 5 Oktober 2020, sampai dengan siang ini. Setiap ada isu nasional, sambungnya, situs resmi DPR selalu menjadi incaran para hacker. "Beberapa kali berkaitan dengan isu nasional memang selalu ada upaya untuk mengganggu," pungkasnya.
Sementara itu mengenai tulisan 'Dewan Penghianat Rakyat', Indra bilang bahwa semua itu tidak benar dan merupakan suntingan atau editan. "Ga ada. Itu cuma editan aja."
Baca juga: Presiden Jokowi Bertolak ke Kalteng saat Demo Omnibus Law Menuju Istana
Sebelumnya, sempat ramai juga soal munculnya penjualan gedung DPR di sejumlah e-commerce Tokopedia dan Shoppe dengan harga yang murah. Namun kini postingan tersebut sudah diturunkan oleh masing-masing e-commerce.
Serangan kepada DPR meningkat usai pengesahan Omnibus Law menjadi undang-undang. Hal itu membuat sejumlah gelombang aksi mahasiswa di sejumlah wilayah di Indonesia.
Penolakan juga mendominasi trending topic di Indonesia beberapa hari belakangan ini. Tagar #JokowiKabur didominasi oleh mereka yang mengkritisi sikap Jokowi yang bertolak ke Kalimantan, dalam menghadapi situasi penolakan Omnibus Law UU Ciptaker.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
