Pantau Flash
Antonio Banderas Umumkan Positif COVID-19 di Hari Ulang Tahunnya
Pemerintah Perpanjang Stimulus Keringanan Listrik hingga Akhir Tahun
Rusia Jadi Negara Pertama di Dunia yang Setujui Vaksin COVID-19
Menteri Budi: Masa Pandemi Ancam Kebangkrutan Industri Penerbangan
Pemotongan Sapi 'Tidak Manusiawi' di Aceh Disorot Media Asing

Sekjen PPP Arsul Sani Dukung Dialog RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

Headline
Sekjen PPP Arsul Sani Dukung Dialog RUU Pembinaan Ideologi Pancasila Arsul Sani (Foto: Pantau.com/Bagaskara Isdiansyah)

Pantau.com - Sekjen PPP Asrul Sani dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi swasta pada 30 Juni 2020 mengatakan tidak masalahkan soal polemik RUU Pembinaan Ideologi Pancassila (PIP) dan siap membuka ruang partisipasi dari berbagai elemen masyarakat ke depannya.

"Kami dari PPP sepakat tidak masalah. Karena itu boleh dibilang merupakan Undang-undang teknis pelembagaan. Memberikan legal standing kepada lembaga yang punya peran-peran penting," ujarnya saat itu.

Pernyataan mendukung ide penguatan kelembagaan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperlukan agar dapat melaksanakan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI)-nya dalam melakukan pembinaan ideologi dengan lebih baik. Menurutnya, semua lembaga negara non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang. 

Baca juga: Kata Yanuar PKB Soal Rencana Pergantian Nama RUU HIP

Untuk itu, guna menghindari terjadinya kembali kontroversi, Wakil Ketua MPR Bidang Persidangan itu menekankan tentang perlunya dibuka ruang dialog dan konsultasi publik yang seluas-luasnya. Agar maksud penguatan kelembagaan serta kemungkinan alternatif perbaikan-perbaikan yang akan muncul dalam pembahasan RUU ini nanti, tidak lagi di dasari lagi oleh sikap-sikap suudzon dari berbagai pihak.

Pernyataan Sekjen PPP tersebut dikemukakan untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah yang dalam kesempatan sama mengusulkan perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU PIP guna mengembalikan substansi rancangan UU tersebut yang berfokus pada poin pembinaan. 

Sebelumnya, Basarah mengemukakan penyesalannya terhadap dinamika politik dan hukum pasca munculnya RUU HIP. Karena menurutnya, diskursus publik yang diwarnai berbagai demonstrasi itu telah melencengkan substansi pembahasan dari ‘khitoh’ awalnya yaitu persoalan undang-undang teknis yang akan mengatur mengenai pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila, bukan persoalan ideologis politik tentang tafsir Pancasila sebagaimana yang tengah menjadi kontroversi saat ini.

Bagi Basarah, persoalan penguatan kelembagaan tersebut semestinya dijadikan sebagai konsern kebutuhan yang utama. Mengingat sejak sejak BP-7 dibubarkan pada 1999 dan Pancasila tidak lagi dijadikan mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan nasional melalui revisi undang-undang Sisdiknas 2003, negara seperti abai untuk melakukan tugasnya dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Dengan kondisi pengabaian dari negara tersebut, tidak heran jika kemudian berbagai paham transnasionalisme seperti terorisme, hingga hedonisme dapat begitu masif masuk ke Indonesia untuk merusak mental ideologi bangsa selama 20 tahun ke belakang.

Meski Pemerintah Jokowi telah berupaya menanggulanginya dengan mendirikan UKP-PIP pada 2017 yang kemudian menjadi BPIP pada 2018. Akan tetapi, menurut Basarah, hal tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan kelembagaan masih akan hadir.  

Mengingat, sama seperti halnya BP-7 pada era orde baru, dasar hukum bagi tugas pembinaan ideologi Pancasila yang saat ini dilakukan BPIP juga merupakan Perpres. “Sebuah payung hukum yang sejatinya bersifat temporer dan didasari oleh selera politik seorang Presiden". 

Baca juga: Benang Merah Penolakan RUU HIP: Islam Tak Ingin Ganti Pancasila

Hal yang tentu saja dapat mengulangi pengalaman traumatik bangsa mengenai pembinaan pancasila era orde baru yang diwarnai dengan indoktrinasi, top-down dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagi Basarah, payung hukum yang tepat untuk menguatkan peran BPIP adalah Undang-undang.

"Karena dengannya, pembinaan ideologi Pancasila yang akan dilakukan Pemerintah akan lebih dapat menjaring partisipasi masyarakat secara lebih luas serta  mendapatkan kontrol pengawasan dari DPR. Inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk memberikan payung hukum berupa undang-undang yang dapat meningkatkan legal standing BPIP”, katanya.

Mengakhiri sesi pembicaraan, Basarah menyampaikan harapannya bahwa di tengah masa penundaan pembahasan seperti saat ini, Pemerintah semestinya bisa mendengarkan pendapat dan masukan tentang draf RUU PIP dari berbagai stakeholder bangsa, seperti halnya MUI, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Purnawirawan TNI, dan lain sebagainya. 

Masukan sangat diperlukan guna keperluan penyusunan Daftar Isian Masalah (DIM) yang akan dilbahas bersama DPR nanti dan mengembalikan nomenklatur draf RUU kembali pada khitohnya yaitu Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia

Berita Terkait: