Pantau Flash
Bursa Saham Kawasan Naik, IHSG Menguat 15,07 Poin
Eijkman: Flu Babi Membawa Semua Gen yang Pernah Menimbulkan Pandemi
Sudah Ada 29.919 Orang di Indonesia yang Sembuh dari COVID-19
Nadiem Tegaskan Kebijakan: Belajar Merdeka Memiliki Daya Saing Kuat
Pratikno: Janagan Ribut Lagi Soal Reshuffle, Progres Kabinet Berjalan Bagus

Kata Yanuar PKB Soal Rencana Pergantian Nama RUU HIP

Kata Yanuar PKB Soal Rencana Pergantian Nama RUU HIP Ilustrasi RUU HIP. (Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin menilai usulan perubahan Rancangan Undang-Undang Haluan Negara (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tidak akan menyelesaikan masalah jika substansinya tidak berubah sama sekali.

"Usulan perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tidak akan menyelesaikan masalah jika substansinya tidak berubah sama sekali, apalagi persepsi publik yang terbentuk cenderung negatif terhadap RUU apapun yang berjudul Pancasila," kata Yanuar Prihatin di Jakarta, Selasa.

Dia menilai dalam suasana semacam ini semua pihak harus "injak rem" dulu agar semua memiliki kesempatan untuk berpikir lebih jernih, komprehensif dan kontekstual.

Baca juga: PA 212 Soal RUU HIP: Cabut dari Prolegnas dan Proses Hukum Inisiatornya

Yanuar menilai semua pihak lebih baik duduk kembali bersama mulai dari nol untuk menyamakan dulu cara pandang dan frekuensi pikirannya agar tidak salah paham yang berlebihan soal pengaturan Pancasila. "Apa sebenarnya yang harus diatur soal Pancasila ini dalam bentuk undang-undang," ujarnya.

Menurut dia, saat ini yang diperlukan adalah implementasi Pancasila, bukan penafsiran ideologis filosofis tentang Pancasila.

Karena itu menurut dia lebih baik hentikan perdebatan ideologis-filosofis-politis yang salah kaprah sehingga lebih baik semua pihak bertanya, sudahkah nilai-nilai Pancasila saat ini menyatu dalam pikiran, hati, kata-kata dan tindakan.

"Kita memerlukan metodologi, teknik atau cara yang efektif untuk sosialisasi dan operasionalisasi Pancasila yang bisa diterima dan dilakukan semua pihak," katanya.

Baca juga: Hergun Gerindra: Presiden, Kok Kayak Kerja Sendiri

Yanuar yang merupakan anggota Badan Kajian MPR RI itu menilai sosialisasi Pancasila yang dilakukan hanya oleh MPR dan BPIP jelas masih kurang, tidak memadai dan belum menyentuh partisipasi semua kalangan.

Menurut dia, Negara harus membuka peluang, mendorong dan memfasilitasi agar sosialisasi tersebut tidak menjadi monopoli lembaga tertentu saja. "Biarkan semua pihak memiliki akses yang terbuka untuk terlibat dalam sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila ini," katanya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta

Berita Terkait: