Pantau - Ketua Fraksi PPP, Amir Uskara tidak mempermasalahkan terkait beda sikap partainya dengan PDIP tentang polemik sistem Pemilu tertutup.
Seperti diketahui, saat ini PPP sedang menjalin komunikasi politik dengan PDIP karena menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai capres.
Amir menegaskan, perbedaan sikap politik merupakan hal yang biasa di DPR RI dan tidak akan mempengaruhi koalisi yang mereka jalin.
"Nggak apa-apa, di DPR itu perbedaan hal yang biasa. Dalam hal ini berbeda, tapi dalam hal lain bersama, itu tidak apa-apa," ujar Amir di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/5/2023).
Amir mengatakan, Fraksi PPP tetap mendukung sistem Pemilu digelar dengan proporsional terbuka. Hal ini juga merupakan sikap dari delapan fraksi yang ada di DPR RI.
"Jadi, kami mau Pemilu tetap diadakan secara terbuka dan ini juga menjadi aspirasi mayoritas fraksi di DPR RI," tandasnya.
Sebelumnya, delapan fraksi di DPR RI, minus PDIP, kembali menyatakan sikapnya untuk menolak pengembalian sistem Pemilu secara tertutup alias coblos partai.
Menurut mereka, hal ini akan menghilangkan esensi dari pesta demokrasi rakyat karena tidak mengetahui siapa caleg yang akan mewakilinya di Parlemen.
Isu ini pertama kali dihembuskan oleh eks Wamenkumham, Denny Indrayana. Ia mengaku mendapatkan informasi jika Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem Pemilu tertutup.
Seperti diketahui, saat ini PPP sedang menjalin komunikasi politik dengan PDIP karena menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai capres.
Amir menegaskan, perbedaan sikap politik merupakan hal yang biasa di DPR RI dan tidak akan mempengaruhi koalisi yang mereka jalin.
"Nggak apa-apa, di DPR itu perbedaan hal yang biasa. Dalam hal ini berbeda, tapi dalam hal lain bersama, itu tidak apa-apa," ujar Amir di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/5/2023).
Amir mengatakan, Fraksi PPP tetap mendukung sistem Pemilu digelar dengan proporsional terbuka. Hal ini juga merupakan sikap dari delapan fraksi yang ada di DPR RI.
"Jadi, kami mau Pemilu tetap diadakan secara terbuka dan ini juga menjadi aspirasi mayoritas fraksi di DPR RI," tandasnya.
Sebelumnya, delapan fraksi di DPR RI, minus PDIP, kembali menyatakan sikapnya untuk menolak pengembalian sistem Pemilu secara tertutup alias coblos partai.
Menurut mereka, hal ini akan menghilangkan esensi dari pesta demokrasi rakyat karena tidak mengetahui siapa caleg yang akan mewakilinya di Parlemen.
Isu ini pertama kali dihembuskan oleh eks Wamenkumham, Denny Indrayana. Ia mengaku mendapatkan informasi jika Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem Pemilu tertutup.
- Penulis :
- Aditya Andreas
