Demokrat Minta Perppu Pemilu Fokus untuk Provinsi Baru

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan. (Foto: Antara)Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan. (Foto: Antara)

Pantau – Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu hanya untuk mengakomodir provinsi baru.

Ia menekankan, Perppu Pemilu 2024 tidak boleh meluas ke isu lain yang tidak relevan, apalagi untuk mengakomodir kepentingan politik tertentu,

“Perlu ditekankan bahwa ini adalah produk hukum karena suatu keadaan genting. Untuk itu, fraksi-fraksi di DPR tidak boleh mencampuri produk Perppu,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022).

Syarief melanjutkan, Perppu Pemilu 2024 ini hadir karena adanya penambahan provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

“Sementara di satu sisi, revisi UU membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga Perppu menjadi solusi yang cepat bagi tiga provinsi tersebut,” ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini melanjutkan, muatan Perppu harusnya fokus pada alasan penambahan DOB saja.

Ia menyampaikan ketidaksetujuannya dengan muatan lain di luar alasan tersebut, seperti masa jabatan KPU hingga hilangnya nomor undian partai politik.

“Jika itu dimasukkan, maka Perppu telah melanggar alasan kegentingan yang memaksa, sebab isu tersebut tidak genting, juga tidak memaksa,” ingat Syarief.

Menurutnya, hal lain di luar isu penambahan provinsi baru harusnya dibahas pada revisi UU tentang Pemilu, bukan pada Perppu.

Tim Pantau
Reporter
Aditya Andreas
Penulis
Aditya Andreas